Usai Periksa Sejumlah Legislator, KPK Yakin Ada Perkembangan Baru di Kasus E-KTP

Kompas.com - 20/12/2016, 18:51 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau KTP elektronik (e-KTP) terus berkembang.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa hampir 200 saksi dalam mengungkap keterlibatan berbagai pihak.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya semakin intensif melakukan pemeriksaan untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain.

(Baca: KPK Periksa Hampir 200 Saksi untuk Telusuri Korupsi Pengadaan E-KTP)

Laode yakin dalam waktu dekat bakal ada perkembangan baru dalam kasus ini.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, seminggu dua minggu ini akan ada perkembangannya kok," kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik.

Kerugian diakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pejabat negara. Para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses anggaran, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

(Baca: Mantan Wakil Ketua Komisi II Klaim Tak Tahu Bagi-bagi Duit Proyek E-KTP)

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark-up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan saat menjadi Dirjen Dukcapil.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut bernilai Rp 6 triliun, sementara kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Total 470.449 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 5 Desember: Total 470.449 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Tambah 110 Orang, Total 17.589 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 5 Desember: Tambah 110 Orang, Total 17.589 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 81.669 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 81.669 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X