Tidak Pernah Dicek sejak 1986, Patok Batas RI-Papua Niugini Ditemukan Rusak

Kompas.com - 20/12/2016, 17:21 WIB
Peta Papua Nugini Peta Papua Nugini
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Bedali Herefa mengungkapkan, 16 prajurit TNI menemukan patok batas MM 5.1 Indonesia-Papua Niugini di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 

Enam belas prajurit itu tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Niugini Sektor Utara.

"Sejak berdirinya patok ini pada tahun 1986, belum ada yang berhasil mencapai patok batas," ujar Bedali melalui siaran pers resmi, Selasa (20/12/2016).

Oleh sebab itu, penemuan patok batas itu merupakan prestasi tersendiri bagi TNI, khususnya bagi para personel yang berasal dari Batalyon Infanteri Raider 700/Wira Yudha Sakti Kodam VII/Wirabuana, Makassar.


Badali mengatakan, tim pencarian dipimpin Komandan Pos Tatakra Letda Inf Dwiayanto Teguh.

Dwiayanto dan timnya berjalan selama 11 hari melewati hutan, gunung, dan rawa hingga sampai ke lokasi.

"Patroli patok batas memang merupakan tugas pokok satgas itu dan yang luar biasa prajurit mampu menemukan patok batas 5.1 meski patok itu dalam kondisi rusak berat," ujar Badali.

Kampung Papua Niugini di Indonesia

Selain berhasil menemukan patok batas, tim juga menemukan kampung yang berada di teritorial Indonesia. Namun, penduduk kampung itu menganggap bergabung dengan Papua Niugini.

"Penemuan kampung tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah karena sangat berpengaruh terhadap kedaulatan NKRI," ujar dia.

Jajaran TNI, lanjut Badali, mengapresiasi sejumlah penemuan tim tersebut. Oleh sebab itu, petinggi TNI menjuluki tim itu dengan sebutan "ballana to barania" yang artinya "rumahnya orang-orang pemberani".

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X