Kompas.com - 20/12/2016, 07:25 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

 RUU Pertembakauan

Usulan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan digagas oleh Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi.

Industri pertembakauan yang terus berkembang di Indonesia menjadi salah satu mengapa hal ini perlu diatur ketat dalam UU.

"Sebagian besar petani masih hidup dalam kemiskinan. Meningkatnya kebutuhan indutri nasional terhadap tembakau justru lebih dinikmati oleh pihak asing. Hal tersebut terlihat dengan membanjirnya tembakau-tembakau impor dari luar negeri mengisi pangsa pasar tembakau nasional," ujar Misbakhun.

Pembahasan RUU ini menimbulkan pro dan kontra. Aturan dalam RUU Pertembakauan dianggap ada campur tangan industri rokok dan sarat kepentingan.

Bahkan, pada akhir Agustus lalu sebanyak 30 organisasi masyarakat mengirim surat penolakan ke DPR. Salah satu di antaranya adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Ketua Umum PB IDI Oetama Marsis menuturkan, tembakau membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Ada

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan Firman Soebagyo mengatakan, petani tembakau justru mendukung agar RUU itu segera disahkan.

 "Ternyata tidak ada petani tembakau yang sengsara seperti yang disampaikan Komnas Anti Tembakau. Yang diinginkan adalah agar UU segera disahkan supaya petani dilindungi agar impor dibatasi," tutur Firman.

Akhirnya, RUU Pertembakauan dibawa ke sidang paripurna dan telah disepakati masuk dalam daftar Prolegnas 2017.

RUU Tax Amnesty

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Pengampunan Pajak) atau yang lebih sering disebut RUU Tax Amnesty menjadi salah satu RUU yang mengundang perhatian besar.

 Bahkan, pro dan kontra tajam juga muncul dari internal parlemen.

Saat sidang paripurna pengesahan RUU Tax Amnesty pada 28 Juni 2016, ada catatan dari beberapa anggota DPR, yang menimbulkan perdebatan alot.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, misalnya, menyoroti pembahasan UU tersebut yang berlangsung singkat dan tertutup.

 Ia juga menyinggung target penerimaan Tax Amnesty yang berjumlah Rp 165 triliun sedangkan harta kekayaan Warga Negara Indonesia di luar negeri mencapai lebih dari Rp 11.000 triliun

Meski berjalan cukup alot, Ketua DPR RI saat itu, Ade Komarudin tetap ketok palu dan mengesahkan RUU Itu menjadi UU.

Tak lama setelah disahkan, UU Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat adalah Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara.

Ada 21 alasan yang mereka siapkan untuk menggugat UU tersebut. Beberapa di antaranya adalah anggapan bahwa UU Tax Amnesty akan mengizinkan praktik legal pencucian uang dan menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.

Pada 14 Desember 2016, MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji materi atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty itu.

 Meski sempat menuai pro dan kontra sebelum disahkan menjadi UU, pemberlakuan tax amnesty pun perlahan menuai pujian. Bahkan, pelaksanaannya disebut sebagai salah satu yang tersukses di dunia.

Capaian periode I tax amnesty, penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun.

Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

 Jelang penutupan periode kedua (Oktober-Desember), pelaporan harta tax amnesty sudah menembus angka Rp 4.000 triliun, deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 2.896 triliun, dan sisanya terdiri dari harta yang dideklarasikan di luar negeri, yaitu Rp 988 triliun dan repatriasi sebesar Rp 144 triliun.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.