Kompas.com - 19/12/2016, 17:44 WIB
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira usai mengisi acara siskusi di Jakarta, Rabu (30/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira usai mengisi acara siskusi di Jakarta, Rabu (30/3/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) resmi masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 pada sidang paripurna 15 Desember lalu.

Rencananya, pembahasan akan dilakukan pada masa reses. Sehingga pada sidang paripurna pembukaan masa sidang 10 Januari 2017 nanti, revisi UU MD3 sudah dapat disahkan.

Revisi juga rencananya dilakukan terbatas, hanya terkait jumlah pimpinan DPR dan MPR. Pimpinan yang semula hanya berjumlah lima orang, akan ditambahkan satu menjadi enam orang dan diisi kader PDI Perjuangan.

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut bergulir sangat kilat dan sarat kepentingan politik.

Lalu, apa alasan PDI-P mendesak agar revisi tersebut dilakukan segera?

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira tak menjelaskan rinci apa alasan PDI-P. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan perubahan konstelasi komposisi politik di DPR yang kini dihuni oleh mayoritas pendukung pemerintah.

Revisi UU MD3 itu dilakukan agar tercipta keseimbangan representasi proporsional di pimpinan DPR dan MPR serta alat kelengkapan dewan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.

"Kalau semua fraksi sudah sepakat, kenapa harus lama?" ujar Andreas, saat dihubungi, Senin (19/12/2016).

(Baca: Revisi UU MD3 Mulai Dibahas Hari Rabu)

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu, kata Andreas, justru menjadi korban dari sistem dan mekanisme yang berlaku.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.