Kompas.com - 19/12/2016, 17:44 WIB
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira usai mengisi acara siskusi di Jakarta, Rabu (30/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira usai mengisi acara siskusi di Jakarta, Rabu (30/3/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) resmi masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 pada sidang paripurna 15 Desember lalu.

Rencananya, pembahasan akan dilakukan pada masa reses. Sehingga pada sidang paripurna pembukaan masa sidang 10 Januari 2017 nanti, revisi UU MD3 sudah dapat disahkan.

Revisi juga rencananya dilakukan terbatas, hanya terkait jumlah pimpinan DPR dan MPR. Pimpinan yang semula hanya berjumlah lima orang, akan ditambahkan satu menjadi enam orang dan diisi kader PDI Perjuangan.

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut bergulir sangat kilat dan sarat kepentingan politik.

Lalu, apa alasan PDI-P mendesak agar revisi tersebut dilakukan segera?

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira tak menjelaskan rinci apa alasan PDI-P. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan perubahan konstelasi komposisi politik di DPR yang kini dihuni oleh mayoritas pendukung pemerintah.

Revisi UU MD3 itu dilakukan agar tercipta keseimbangan representasi proporsional di pimpinan DPR dan MPR serta alat kelengkapan dewan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.

"Kalau semua fraksi sudah sepakat, kenapa harus lama?" ujar Andreas, saat dihubungi, Senin (19/12/2016).

(Baca: Revisi UU MD3 Mulai Dibahas Hari Rabu)

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu, kata Andreas, justru menjadi korban dari sistem dan mekanisme yang berlaku.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.