"DPR Tambah Kursi Pimpinan, Tak Ada Pengaruhnya untuk Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi menilai, penambahan kursi Pimpinan DPR tak akan memengaruhi kinerja DPR menjadi lebih baik.

Menurut Kristiadi, penambahan kursi Wakil Ketua DPR untuk PDI Perjuangan sebatas kesepakatan politik para elite.

"Itu enggak ada pengaruhnya untuk peningkatan kinerja DPR ke depan. Apalagi buat rakyat, enggak ada pengaruhnya," kata Kristiadi saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

(baca: Akbar Tanjung Anggap Wajar PDI-P Minta Jatah Kursi Pimpinan DPR)

Ia menuturkan, saat ini DPR justru kerap disibukan oleh urusan elite yang cenderung tak membawa manfaat bagi publik.

Semestinya DPR lebih memfokuskan diri pada urusan yang berkenaan langsung dengan kepentingan rakyat.

"Mau lima atau enam jumlah Pimpinan DPR enggak ada pengaruhnya buat rakyat. Mestinya jangan banyak berdebat untuk hal-hal yang sifatnya elitis dan internal DPR," lanjut Kristiadi.

Penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR itu dilakukan dengan merevisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

(baca: Jokowi Setuju Kursi Pimpinan DPR dan MPR Ditambah untuk PDI-P)

Presiden Jokowi sebelumnya setuju soal penambahan kursi pimpinan MPR-DPR.

Sikap Jokowi ini diketahui setelah Ketua DPR Setya Novanto, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan mengadakan rapat konsultasi dengan Jokowi di Istana pada Jumat (16/12/2016) siang.

Fahri Hamzah mengakui, pertemuan itu salah satunya memang membahas mengenai revisi UU MD3.

Kepada Presiden, Fahri menjelaskan bahwa seluruh fraksi DPR sudah bersepakat untuk merevisi UU MD3 ini selama masa reses.

Namun pengesahannya sebagai UU tetap diambil pada rapat paripurna pembukaan masa sidang III 2016-2017 pada 10 Januari mendatang.

"Dan presiden tentu memahami maksud ini," kata Fahri Hamzah usai pertemuan dengan Jokowi.