ICJR: RKUHP Tidak Berikan Pengertian Makar

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendaftarkan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon minta kejelasan definisi makar di KUHP.

Ketentuan makar tercantum dalam KUHP melalui pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, uji materi merupakan bagian dari advokasi rancangan KUHP yang tengah digodok oleh DPR. Kini, pembasan RKUHP telah memasuki buku II bab XIV.

"Uji materi dalam rangka advokasi pasal makar di KUHP, terutama rancangan KUHP yang sekarang ini sedang dibuat di DPR," kata Supriyadi di gedung MK, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

(baca: AM Fatwa Sarankan Kasus Makar Diselesaikan melalui Jalur Politik)

Menurut Supriyadi, dalam RKUHP tidak ada perubahan signifikan terkait pasal makar. Ketentuan pasal makar dalam RKUHP, lanjut dia, hampir sama dengan KUHP yang kini berlaku.

"Pasalnya hampir sama dan tidak ada pengertian makar," ucap Supriyadi.

Supriyadi berharap, MK mengabulkan uji materi dengan memberikan kejelasan pengertian makar. Dengan demikian, RKUHP dapat menyesuaikan hasil putusan MK.

(baca: Yusril Akan Gugat Pasal tentang Makar ke MK)

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, kata "makar" dalam KUHP merupakan terjemahan dari kata "aanslag" dari KUHP Belanda. Namun, kata dia, tidak ada kejelasan definisi dari kata "aanslag".

"Makar bukan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, makar dari bahasa Arab. Sedangkan aanslag artinya serangan. Tidak jelasnya penggunaan frasa aanslag yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari aanslag," kata Erasmus.

(baca: Polisi Kantongi Nama-nama yang Diduga Jadi Penyandang Dana Pemufakatan Makar)

Menurut Erasmus, tidak disertainya definisi dari penerjemahan aanslag sebagai makar dalam KUHP merupakan hal yang tidak tepat.

Sebab, aanslag dalam bahasa Belanda merupakan perbuatan serangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makar menunjukkan kata sifat atau ekspresi niat yang tanpa serangan.

Untuk itu, ICJR meminta kepada MK agar pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 dalam KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa makar tidak dimaknai sama seperti aanslag atau serangan.