Kasus Korupsi E-KTP, KPK Kembali Panggil Politisi Demokrat

Kompas.com - 16/12/2016, 12:02 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, Jumat (16/12/2016).

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Akan diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Khatibul Umam saat ini merupakan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Sebelumnya, KPK telah memanggil Khatibul untuk memberikan keterangan.

Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik.

Kerugian diakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pejabat negara. Para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses anggaran, perencanaan, pengadan, dan pelaksanaan proyek.

Khatibul sebelumnya membantah adanya dorongan pengusaha kepada anggota DPR dalam persetujuan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Menurut dia, anggota DPR menyetujui anggaran yang besar, setelah diyakinkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark-up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan saat menjadi Dirjen Dukcapil.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut bernilai Rp 6 triliun, sementara kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII Kecewa Arab Saudi Tangguhkan Visa Umroh Indonesia

Komisi VIII Kecewa Arab Saudi Tangguhkan Visa Umroh Indonesia

Nasional
Yasonna Rombak Jajaran Kemenkumham Termasuk Dirjen Pemasyarakatan

Yasonna Rombak Jajaran Kemenkumham Termasuk Dirjen Pemasyarakatan

Nasional
Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Nasional
KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

Nasional
Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Nasional
Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Nasional
Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X