Kompas.com - 16/12/2016, 10:35 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, sikapnya yang kerap dianggap bertentangan dengan DPP PKS bukan untuk menghancurkan partai yang dahulu bernama Partai Keadilan ini. 

Menurut Fahri, sikapnya selama ini justru untuk mereformasi PKS.

"Saya bukan orang baru di PKS. Saya tahu banyak yang salah. Karena itu saya gunakan institusi negara supaya partai kita ini standarnya negara. Supaya orang itu nanti merasa, oh di PKS itu hak-hak kita di sana dilindungi, dan itulah yang membuat partai ini menjadi besar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

(Baca: Fahri Klaim Kantongi Bukti Larangan Berkomunikasi dengan Kader PKS)

Karena itu, kata Fahri, Pimpinan PKS kini harus berpikiran terbuka dan mengedepankan asas demokrasi dalam berpartai.

Menurut, Fahri, di era demokrasi seperti sekarang, partai tak boleh semena-mena memperlakukan kader.

Ia juga berharap Majelis Syuro PKS bersidang untuk mengevaluasi kepemimpinan dan kepengurusan saat ini yang dinilainya banyak berbuat kekeliruan.

"Kalau sekarang pimpinannya bersikap pokoknya dia pasti benar, kader enggak boleh banyak maunya, enggak boleh membangkang, harus taat, itu enggak bisa. Itu bukan tradisi di masyarakat demokrasi. Itu salah. Itu harus diubah," lanjut Fahri.

Fahri sebelumnya dipecat PKS karena sikapnya dianggap tak sejalan dengan partai. Namun Wakil Ketua DPR ini menggugat pemecatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

PN Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL.

(Baca: Merasa Tak Salah, Fahri Hamzah Enggan Minta Maaf kepada PKS)

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan tergugat agar membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 30 miliar dari total tuntutan ganti rugi sebesar Rp 500 miliar.

Fahri sebelumnya menggugat sejumlah nama yang merupakan unsur pimpinan PKS. Tergugat pertama adalah Dewan Pengurus Pusat PKS, secara khusus Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

Tergugat kedua adalah Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih.

Masing-masing merupakan ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS. Fahri pun berharap para petinggi PKS yang ia gugat menerima kekalahan ini dan bersikap bijak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Nasional
Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.