Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/12/2016, 19:20 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA) membatalkan pencalonan presiden akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya, aturan mengenai politik uang secara TSM baru muncul di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU PIlkada).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, aturan tersebut dianggap baik, progresif dan menuju pada gerakan nasional anti-politik uang.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah sepakat untuk memasukkannya dalam UU Pemilu.

"Perkaranya nanti ditemukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keputusan Bawaslu harus ditaati KPU (Komisi Pemilihan Umum), keputusan KPU boleh digugat ke MA. Ketika digugat ke MA dikatakan capresnya diskualifikasi, MA yang ditetapkan final mengikat," kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Terkait aturan ini, MA perlu mempelajari lebih mendalam karena berimplikasi luas terhadap presiden dan wakil presiden.

Lukman mengatakan, norma TSM yang tercantum dalam UU PIlkada belum memadai untuk diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, Pansus RUU Pemilu berkunjung ke MA pada Rabu (14/12/2016) kemarin untuk meminta masukan mengenai ketentuan tersebut.

"Kami minta MA berikan usulan pada Pansus soal ketentuan-ketentuan TSM. Sementara ini, draf TSM yang ada di UU Pilkada jika dimasukkan ke UU Pemilu, itu bukan perspektif Pilpres tapi Pilkada. Ini agak berat persoalannya menyangkut capres yang bisa dibatlkan MA," ujar Lukman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Grace PSI: Nasib 'Legacy' Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Grace PSI: Nasib "Legacy" Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Nasional
Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Nasional
Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Nasional
Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Nasional
Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.