Kompas.com - 15/12/2016, 17:13 WIB
Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi melakukan di sela rapat paripurna yang tengah di skors, Kamis (15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. IhsanuddinPimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi melakukan di sela rapat paripurna yang tengah di skors, Kamis (15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA. KOMPAS.com - Revisi terbatas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait pasal jumlah Pimpinan DPR dan MPR resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Ini menjadi keputusan resmi di Rapat Paripurna hari ini, Kamis (15/12/2016).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna, tak menjelaskan detail kapan pembahasan revisi UU MD3 akan dimulai.

(Baca: Pemerintah Dukung Revisi Terbatas UU MD3)

Meskipun sebelum pembacaan pidato penutupan masa sidang, tanda berakhirnya Rapat Paripurna, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusulkan revisi, sempat melakukan lobi dengan seluruh fraksi dan Pimpinan DPR.

Namun, Paripurna tetap memutuskan revisi UU MD3 dibahas di masa sidang berikutnya.

"Revisi UU MD3 masuk ke masa sidang berikutnya, masuk ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2017. Tapi kalau memang perlu dibahas di masa reses ya nanti akan disampaikan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk penjadwalan," kata Fahri usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri menegaskan, materi revisi UU MD3 sudah disepakati oleh semua fraksi, hanya terbatas pada pasal jumlah Pimpinan DPR dan MPR yang rencananya akan diisi oleh Fraksi P.

(Baca: Badan Legislasi Setuju Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas)

"Jadi, ada beberapa AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang kemungkinan akan melakukan rapat di saat reses. Yakni Baleg, Bamus, dan Komisi XI, jadi tidak hanya bahas UU MD3 saja," lanjut Fahri.

Revisi UU MD3 diusukan lantaran Fraksi PDI-P berkeinginan untuk menambah kursi pimpinan DPR RI. PDI-P menilai, seharusnya partai pemenang pemilu mendapatkan kursi pimpinan parlemen.

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU "Tambah Kursi Pimpinan"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Nasional
Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Nasional
Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

Nasional
PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

Nasional
Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Nasional
Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.