Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2017

Kompas.com - 15/12/2016, 17:13 WIB
Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi melakukan di sela rapat paripurna yang tengah di skors, Kamis (15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. IhsanuddinPimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi melakukan di sela rapat paripurna yang tengah di skors, Kamis (15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA. KOMPAS.com - Revisi terbatas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait pasal jumlah Pimpinan DPR dan MPR resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Ini menjadi keputusan resmi di Rapat Paripurna hari ini, Kamis (15/12/2016).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna, tak menjelaskan detail kapan pembahasan revisi UU MD3 akan dimulai.

(Baca: Pemerintah Dukung Revisi Terbatas UU MD3)

Meskipun sebelum pembacaan pidato penutupan masa sidang, tanda berakhirnya Rapat Paripurna, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusulkan revisi, sempat melakukan lobi dengan seluruh fraksi dan Pimpinan DPR.

Namun, Paripurna tetap memutuskan revisi UU MD3 dibahas di masa sidang berikutnya.

"Revisi UU MD3 masuk ke masa sidang berikutnya, masuk ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2017. Tapi kalau memang perlu dibahas di masa reses ya nanti akan disampaikan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk penjadwalan," kata Fahri usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri menegaskan, materi revisi UU MD3 sudah disepakati oleh semua fraksi, hanya terbatas pada pasal jumlah Pimpinan DPR dan MPR yang rencananya akan diisi oleh Fraksi P.

(Baca: Badan Legislasi Setuju Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas)

"Jadi, ada beberapa AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang kemungkinan akan melakukan rapat di saat reses. Yakni Baleg, Bamus, dan Komisi XI, jadi tidak hanya bahas UU MD3 saja," lanjut Fahri.

Revisi UU MD3 diusukan lantaran Fraksi PDI-P berkeinginan untuk menambah kursi pimpinan DPR RI. PDI-P menilai, seharusnya partai pemenang pemilu mendapatkan kursi pimpinan parlemen.

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU "Tambah Kursi Pimpinan"



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X