Mantan Wakil Ketua Komisi II Mengaku Tak Tahu Bagi-bagi Duit Proyek E-KTP

Kompas.com - 14/12/2016, 12:16 WIB
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Teguh Juwarno di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2016) Lutfy Mairizal PutraAnggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Teguh Juwarno di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno mengklaim tidak mengetahui ihwal kabar adanya pembagian fee dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Isu bagi-bagi duit proyek ini diembuskan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Teguh sempat menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi II DPR pada tahun 2009-2010. Proyek e-KTP saat itu dibahas di komisi dia berada.

"Saya tidak tahu sama sekali. Apalagi Nazaruddin bilangnya tahun 2011. Saya sudah enggak dikomisi II," kata Teguh yang kini duduk di Komisi VI DPR, di gedung KPK, Rabu (14/12/2016).

Nazaruddin sebelumnya menyebutkan, mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP.

Nazaruddin menuding Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Novanto juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

(Baca: KPK Telusuri Tagihan 90 Juta Dollar AS Terkait Proyek E-KTP)

Menurut Teguh, pada saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua, Komisi II tengah membahas konsep e-KTP. Pembahasan belum sampai pada detail anggaran proyek.

Teguh dipanggil oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Sugiharto.

Dalam kurun waktu satu bulan, KPK meminta keterangan sejumlah anggota DPR untuk kasus dugaan korupsi e-KTP. Di antaranya, Chairuman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa dan Khatibul Umam Wirannu.

Chairuman dan Khatibul Umam sempat memimpin Komisi II DPR pada periode 2009-2014.

Para anggota DPR itu dikonfirmasi seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik yang mencapai Rp 2 triliun.

Semisal, proses penetapan anggaran, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan proyek.

Sejumlah nama anggota DPR pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Saat itu, pembahasan dilakukan di Komisi II DPR RI. Nama pejabat yang disebut Nazaruddin antara lain, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan politisi Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.

Novanto sudah diperiksa dalam kasus ini pada Selasa (13/12/2016). (Baca: Diperiksa KPK dalam Kasus E-KTP, Setya Novanto Bantah Tudingan Nazaruddin)

 Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Nasional
Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional
Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Nasional
Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Nasional
100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Nasional
Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Nasional
Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Nasional
Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Nasional
Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Nasional
UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Nasional
Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X