Mantan Wakil Ketua Komisi II Mengaku Tak Tahu Bagi-bagi Duit Proyek E-KTP

Kompas.com - 14/12/2016, 12:16 WIB
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Teguh Juwarno di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2016) Lutfy Mairizal PutraAnggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Teguh Juwarno di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno mengklaim tidak mengetahui ihwal kabar adanya pembagian fee dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Isu bagi-bagi duit proyek ini diembuskan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Teguh sempat menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi II DPR pada tahun 2009-2010. Proyek e-KTP saat itu dibahas di komisi dia berada.

"Saya tidak tahu sama sekali. Apalagi Nazaruddin bilangnya tahun 2011. Saya sudah enggak dikomisi II," kata Teguh yang kini duduk di Komisi VI DPR, di gedung KPK, Rabu (14/12/2016).

Nazaruddin sebelumnya menyebutkan, mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP.

Nazaruddin menuding Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Novanto juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

(Baca: KPK Telusuri Tagihan 90 Juta Dollar AS Terkait Proyek E-KTP)

Menurut Teguh, pada saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua, Komisi II tengah membahas konsep e-KTP. Pembahasan belum sampai pada detail anggaran proyek.

Teguh dipanggil oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Sugiharto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X