Kompas.com - 13/12/2016, 21:31 WIB
Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy, mengatakan adanya hak pilih TNI dalam pemilu merupakan kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi jawaban Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menjawab pertanyaan Pimpinan Pansus RUU Pemilu terkait hak pilih TNI.

"Itu sebuah kemajuan bagi Indonesia, itu bagian dari konsolidasi demokrasi yang progresif," kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Politisi PKB itu menyebutkan, hampir di semua negara maju, tentara nasionalnya memiliki hak pilih dalam pemilu.

Apalagi, menurut Lukman, TNI telah menunjukkan netralitasnya selama menjalankan tugas penting.

Hal itu terlihat saat TNI bertugas saat mengamankan aksi 2 Desember 2016.

"TNI berwibawa ketika menangani aksi 2 Desember. Kelihatan dewasa sekali, kalau sudah seperti itu kenapa tak bergerak lebih maju. Ketika TNI begitu netral, hak pilih tak masalah diberikan sebagai apresiasi kepada TNI yang sudah siap netral," papar Lukman.

"Masak kita dianggap negara terbelakang dan tidak siap atas keberpihakan TNI dan Polri yang tidak netral. Kan tidak bisa selamanya begitu. Spirit kita ingin berikan pengalaman dan pengajaran untuk demokrasi yang semakin baik," lanjut Lukman.

(Baca: Ditanya soal Hak Pilih TNI, Ini Jawaban Panglima)

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mendadak hening. Saat itu, Wakil Ketua Pansus Ahmad Riza Patria menanyakan ihwal hak pilih TNI kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Gatot pun menjawab hal tersebut tentu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014, dinyatakan TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu 2014.

Ia menambahkan, pada Pemilu 2019, berdasarkan putusan MK tersebut, TNI sebaiknya masih tidak memiliki hak memilih dalam pemilu.

"Ini kan 2019 pertama kalinya kita Pemilu serentak. Dan semua Pemilu serentak akan dimulai pada tahun 2024. Nah, nanti dilihat tahun 2024 itu evaluasinya seperti apa. Boleh punya hak pilih atau tidaknya ya tergantung evaluasi pengadaan Pemilu serentak nanti," kata Gatot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X