Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan Wapres, Seskab Bantah Usulan Moratorium UN Ditolak

Kompas.com - 13/12/2016, 16:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa moratorium atau pemberhentian sementara program ujian nasional yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah ditolak dalam rapat kabinet Paripurna, Rabu (7/12/2016).

"Hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/12/2016).

Pramono mengatakan, saat rapat evaluasi ujian nasional memang masih ada perbedaan pandangan di antara para pejabat terkait yang hadir.

Perbedaan pandangan itu berkaitan dengan bagaimana anak didik di Indonesia dipersiapkan agar bisa bertarung dalam kompetisi global.

"Dan untuk itu Wapres, karena memang ujian nasional ini dimulai ketika Wapres menjadi Menko Kesra di era Bu Megawati, sehingga beliau sangat memahami ini. Beliau mengusulkan bahwa moratorium itu dievaluasi lagi," ucap Pramono.

Akhirnya, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo meminta Mendikbud untuk mendalami berbagai masukan yang disampaikan dalam ratas.

Presiden, lanjut Pramono, masih menunggu laporan lanjutan dari Mendikbud yang akan dilaporkan kembali di ratas berikutnya.

"Kebijakan yang akan berpengaruh besar itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan ujian nasional ini. Karena itu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, gegabah. Harus dilakukan secara mendalam, maka untuk itu perlu ada ratas sekali lagi," ucap Pramono.

Pernyataan Seskab ini berbeda dari pernyataan yang sebelumnya disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Usai ratas, Kalla menyebut bahwa usulan moratorium UN tidak disetujui.

"Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Kalla di Istana Wapres, Rabu.

(Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak)

Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

(Baca juga: Pemerintah Dianggap Tidak Kompak soal Ujian Nasional)

Kompas TV Siswa & Guru di Kudus Tolak Penghapusan UN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com