Upaya Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Minimalis dan Lambat

Kompas.com - 09/12/2016, 22:56 WIB
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos usai diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016). Dimas Jarot BayuWakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos usai diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2016 dinilai belum menunjukkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia (HAM).

Setara Institute tahun 2016 memberikan nilai 2,55 dari rentang 0-7 kepada pemerintah dalam agenda penegakan HAM.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, nilai yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih minimal dan lambat.

Bahkan, Bonar beranggapan langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah cenderung stagnan.

"Untuk penegakan HAM, maaf saja, belum ada perkembangan berarti," kata Bonar dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

(Baca: Jokowi Akui Belum Berhasil Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Bonar menilai, pemerintah saat ini belum memberikan prioritasnya kepada penegakan HAM. Alasannya, pemerintah terlalu berfokus menangani permasalahan politik dan ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jokowi melihat prioritas dia adalah ekonomi dan infrastruktur. Dia tidak terlalu menaruh prioritas terhadap penegakan HAM," ucap Bonar.

Selain itu, Bonar menilai pemerintah belum memprioritaskan penegakan HAM karena takut berimplikasi pada kegaduhan politik.

"Apalagi dia tahu bahwa di balik ini adalah militer. Ini dianggap akan berakibat luas dalam kegaduhan politik," kata Bonar.

Kendati memahami, Bonar menilai pemerintah tak bisa terus tinggal diam menyelesaikan agenda penegakan HAM.

Menurut Bonar, pemerintah harus menuntaskan agenda penegakan HAM yang pernah dijanjikan ketika masa kampanye pada 2014 lalu.

"Sampai sejauh mana negara pasif dan menggunakan excuse pembanguan ekonomi dan infrastruktur lebih penting?" Kata Bonar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.