Kompas.com - 09/12/2016, 19:08 WIB
Diskusi Dimas Jarot BayuDiskusi "Korupsi dan Pelanggaran HAM: Quo Vadis Nawacita" di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Para Syndicate, Jusuf Suroso menilai agenda pemberantasan korupsi pemerintah saat ini belum sesuai harapan masyarakat.

Pemerintah dianggap masih belum mampu menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah koruptor selama 2016.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK per 1 Desember 2016, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri dan kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I hingga III, dan 14 hakim yang terbukti terlibat korupsi.

Jusuf menuturkan, masih relatif banyaknya korupsi tersebut disebabkan belum adanya program nyata sebagai implementasi komitmen pemerintah.

(Baca: "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ibarat Bayi Belajar Merangkak")

"Sudah dua tahun, pemberantasan korupsi belum seperti yang kita harapkan. Nawa Cita masih bersifat retorik. Belum dijabarkan dalam bentuk program aksi yang dapat dijalankan," ujar Jusuf dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Jusuf menuturkan, pemerintah tidak bisa hanya berkomitmen tanpa memiliki program yang jelas dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah, lanjut dia, perlu memiliki terobosan yang mampu mendorong jalannya agenda tersebut.

"Tidak bisa hanya berkomitmen saja tanpa ada rencana kerja yang jelas, mau diapakan, dan seperti apa pemberantasan korupsi. Presiden harus mengambil inisiatif terobosan baru," tutur Jusuf.

Jusuf menuturkan, rencana tersebut penting sebagai medium percepatan agenda pemberantasan korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.