Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Dinilai Belum sesuai Harapan

Kompas.com - 09/12/2016, 19:08 WIB
Diskusi Dimas Jarot BayuDiskusi "Korupsi dan Pelanggaran HAM: Quo Vadis Nawacita" di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Para Syndicate, Jusuf Suroso menilai agenda pemberantasan korupsi pemerintah saat ini belum sesuai harapan masyarakat.

Pemerintah dianggap masih belum mampu menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah koruptor selama 2016.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK per 1 Desember 2016, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri dan kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I hingga III, dan 14 hakim yang terbukti terlibat korupsi.

Jusuf menuturkan, masih relatif banyaknya korupsi tersebut disebabkan belum adanya program nyata sebagai implementasi komitmen pemerintah.

(Baca: "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ibarat Bayi Belajar Merangkak")

"Sudah dua tahun, pemberantasan korupsi belum seperti yang kita harapkan. Nawa Cita masih bersifat retorik. Belum dijabarkan dalam bentuk program aksi yang dapat dijalankan," ujar Jusuf dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Jusuf menuturkan, pemerintah tidak bisa hanya berkomitmen tanpa memiliki program yang jelas dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah, lanjut dia, perlu memiliki terobosan yang mampu mendorong jalannya agenda tersebut.

"Tidak bisa hanya berkomitmen saja tanpa ada rencana kerja yang jelas, mau diapakan, dan seperti apa pemberantasan korupsi. Presiden harus mengambil inisiatif terobosan baru," tutur Jusuf.

Jusuf menuturkan, rencana tersebut penting sebagai medium percepatan agenda pemberantasan korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.