Pemuda Muhammadiyah Serukan Radikalisme dan Antitoleran terhadap Korupsi

Kompas.com - 09/12/2016, 09:11 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rangka Hari Antikorupsi pada 9 Desember 2016, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan beberapa evaluasi upaya pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemberantasan korupsi selama dua tahun terakhir melambat, terutama terkait peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dahnil, kepercayaan masyarakat terhadap KPK mulai menurun karena masih banyak kasus korupsi besar yang belum dituntaskan.

"Kasus Century, kasus BLBI, kasus reklamasi, dan Rumah Sakit Sumber Waras sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Kamis (8/12/2016).

"Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Sumber Waras, KPK terkesan tersandera dan ragu bertindak," kata dia.

Di sisi lain, Dahnil mengatakan gerakan antikorupsi masih menjadi gerakan yang sporadis, politis, dan formalitas. Dia menyebut gerakan tersebut masih sebatas retorika.

Oleh sebab itu, Pemuda Muhammadiyah berharap banyak elemen masyarakat menjadikan gerakan antikorupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Dahnil berpendapat, dibutuhkan kesadaran kolektif untuk melawan korupsi secara berjamah.

"Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radikalisme melawan korupsi dan sikap antitoleransi terhadap koruptor. Pendekatan kebudayaan harus dijadikan jalan," ucapnya.

Meski kepercayaan terhadap KPK menurun, menurut Dahnil, masyarakat masih berharap KPK mampu dan berani menyelesaikan kasus-kasus besar tersebut.

"Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini, publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," ucapnya.

Kompas TV Jokowi: Tangkap dan Pecat Pihak Terlibat Pungli!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.