Kompas.com - 07/12/2016, 22:57 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban selama persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Berdasarkan jadwal, sidang tersebut digelar pada Selasa (13/12/2016).

"Terhadap proses persidangan nanti, Komisi Yudisial RI menghimbau kepada seluruh pihak agar menjaga ketertiban persidangan dan menyampaikan apapun aspirasinya secara proper (sesuai) dan tanpa menyerang individu," kata Komisioner KY, Farid Wajdi, melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12/2016).

(Baca: Proses Hukum Kasus Ahok Dinilai Tidak Biasa)

Apapun putusan hakim, kata farid, harus diterima. Keberatan diajukan sesuai aturan yang berlaku.

"Menggunakan jalur yang telah diatur, terhadap substansi putusannya maka jalur upaya hukum adalah jawabnya. Baik banding, kasasi, atau bahkan PK (peninjauan kembali)," kata dia.

Ia menambahkan, jika diduga terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim, masyarakat juga bisa melaporkan ke KY atau Mahkamah Agung (MA).

"Gunakan mekanisme pelaporan yang berlaku baik di KY maupun MA," kata dia.

Ia menambahkan, KY akan mengawal dan mengawasi persidangan kasus tersebut. Pengawasan terbuka maupun tertutup dilakukan demi menjaga kehormatan dan kemandirian persidangan.

(Baca: Djarot Berharap Persidangan Ahok Terbuka dan Disiarkan Langsung)

Hal itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial melalui UU 18/2011, untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya jika ada pelanggaran dalam proses persidangan.

"Apapun temuannya akan diproses setelah semua proses Hukum selesai," kata Farid.

Kompas TV Inilah Lima Hakim Sidang Kasus Ahok

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.