Menteri Agama: Kedepankan Tenggang Rasa dalam Jalani Peribadatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan peristiwa penghentian kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha, ITB, Bandung, Selasa (6/12/2016) malam.

Acara tersebut terhenti setelah datangnya sekelompok massa yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS).

“Amat disayangkan terjadinya hal itu. Umat yang sedang beribadah, semestinya kita hormati dan kita lindungi,” kata Lukman melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12/2016).

Lukman mengajak seluruh umat beragama untuk mengedepankan sikap tenggang rasa. Ia menilai tanggung rasa merupakan nilai warisan pendahulu bangsa penting dikedepankan dalam menyikapi setiap perbedaan dan keragaman.

(Baca: Kata Wapres soal Pembubaran Kebaktian di Bandung)

“Hendaknya kita lebih mengedepankan tenggang rasa dalam menyikapi perbedaan antarkita dalam melaksanakan peribadatan agama. Kedepankanlah musyawarah," ujar Lukman.

Lukman memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang memediasi kedua belah pihak. Sehingga tidak ada kekerasan yang terjadi dari penghentian kegiatan rohani itu.

“Saya mengapresiasi aparat pemda dan kepolisian setempat yang telah mampu memediasi kasus tersebut sehingga tak berkembang ke arah yang lebih buruk,” ucap Menag.

Lukman meminta peristiwa serupa tidak terulang. Menurut dia, semua pihak harus bisa mengambil pelajaran dan hikmah atas peristiwa tersebut.

“Umat beragama dalam beribadah di tempat-tempat yang bukan rumah ibadah, apalagi dengan mengerahkan jumlah besar haruslah memenuhi prosedur yang berlaku,” katanya.

“Pihak-pihak yang berkeberatan dengan adanya hal tersebut, hendaknya juga tidak main hakim sendiri dalam menyikapinya, tapi membawanya ke aparat penegak hukum,” tandasnya.

Ketua Pembela PAS Muhammad Roin mengatakan, ia dan sejumlah anggotanya meminta penyelenggara KKR menghentikan sesi kedua acara tersebut pada malam hari.

(Baca: Aher Sebut Forkopimda Bandung Kurang Cepat Tangani Kebaktian di Sabuga)

Roin mengatakan, pihaknya tidak melarang aktivitas keagamaan yang diselenggarakan oleh umat agama lain.

Namun, ia meminta agar KKR dipindahkan ke rumah ibadah sesuai dengan Surat Peraturan Bersama Tiga Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.