Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas Ketika Tangani Perkara Korupsi

Kompas.com - 07/12/2016, 19:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah saat ini terlalu berfokus pada kuantitas perkara dalam penanganan korupsi.

Ini terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, maupun Kepolisian.

"Bicara soal penanganan kasus, betul, secara kuantitas banyak kasus yang ditangani," kata Emerson di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Sayangnya, kata Emerson, banyaknya kuantitas penanganan perkara ini tidak diimbangi dengan kualitas.

(Baca: Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi)

Bahkan, tambah dia, kualitas penanganan perkara korupsi terkesan diabaikan. Ini terlihat dari rendahnya angka kerugian negara hasil korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Padahal, masih banyak perkara korupsi dengan nilai besar belum juga dituntaskan hingga saat ini.

"Bicara kualitas, berapa yang sedang ditangani dan sudah diselesaikan itu dipertanyakan," ucap Emerson.

Senada, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah belum memiliki pesan yang kuat kepada publik mengenai agenda pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi dalam konteks ini kurang radikal, kurang memberikan leadershipnya sebagai kepala negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly.

Sebab, sedikit kasus korupsi yang terselesaikan selama dua tahun periode pemerintahan. Sementara, penindakan kasus korupsi semakin banyak.

"Secara kuantitas banyak kasus yang telah ditangani, tapi secara kualitas baru beberapa kasus saja yang terselesaikan," kata Refly.

(Baca: ICW: Korupsi Alutsista Bisa Berdampak pada Buruknya Sistem Pertahanan)

Refly berharap di tiga tahun sisa jabatan pemerintahan saat ini, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan.

Sehingga, visi Nawacita yang pernah didengungkan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," ucap Refly.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com