Kompas.com - 07/12/2016, 17:48 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan memberantas korupsi nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada 2001, banyak korupsi besar berhasil diungkap.

Kasus tersebut melibatkan jajaran birokrasi, kepala daerah, anggota parlemen hingga lembaga yudikatif.

Sosiolog Max Regus mengatakan, tidak dipungkiri saat ini terjadi fenomena organisasi kejahatan politik.

Menurut dia, lembaga politik yang ada saat ini ikut berperan dalam melegitimasi praktik korupsi. Terbukti dengan banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi.

"Dengan demikian, kekuasaan politik koheren dengan korupsi. Dalam titik ini demokrasi dan kekuasaan melembagakan korupsi," ujar Max dalam sebuah diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Korupsi dan Kekuasaan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Pada kesempatan yang sama pengamat hukum Petrus Selestinus mengatakan, korupsi yang terjadi umumnya dilakukan oleh pejabat yang berasal dari kader partai politik.

Namun sayangnya partai politik tidak melihat ini sebagai satu gejala yang harus segera diatasi. Pemberantasan korupsi terkesan hanya dilakukan oleh KPK, sementara partai politik tidak melakukan penindakan terhadap para kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Dalam titik ini, kata Petrus, komitmen partai politik terkait pemberantasan korupsi patut dipertanyakan.

"Korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari kader partai. Tapi parpol tidak melakukan penindakan, tidak membantu pemerintah memberantas korupsi. Artinya komitmen parpol harus dipertanyakan," ungkap Petrus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Nasional
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Nasional
Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Nasional
Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Nasional
Menanti Tuah Luhut, 'Menteri Segala Urusan' Menjinakkan Minyak Goreng

Menanti Tuah Luhut, "Menteri Segala Urusan" Menjinakkan Minyak Goreng

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

Nasional
Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.