KPK Panggil Ganjar Pranowo dan Anggota DPR untuk Kasus KTP Elektronik

Kompas.com - 07/12/2016, 10:42 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kontributor Semarang, Nazar NurdinGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (7/12/2016).

Ganjar akan diperiksa selaku mantan anggota DPR RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (eks pejabat Kemendagri Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

Selain Ganjar, KPK juga memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik memanggil anggota DPR RI, Markus Nari dan mantan anggota DPR, Chairuman Harahap.

Selain itu, penyidik juga memanggil Junaidi, pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri.

Ganjar Pranowo pernah menyatakan kesiapan untuk membantu KPK dalam membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik.

Ganjar mengakui namanya pernah disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana korupsi.

"Pernah dulu saya disebut, makanya saya bilang, siapa yang ngasi saya, malah saya bantu untuk bongkar," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

(Baca: Ganjar Pranowo Siap Bantu KPK Bongkar Kasus e-KTP)

Nama Ganjar pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat itu, Ganjar selaku salah satu pimpinan Komisi II DPR RI.

Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh KPK. Selain Ganjar, Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan politisi Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR.

Kompas TV KPK Dalami Kasus Korupsi E-KTP Rp 2 Triliun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Nasional
Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Nasional
Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Nasional
Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.