Ketua KPK Sebut BPK Temukan Penerimaan DKI yang Tak Masuk APBD

Kompas.com - 06/12/2016, 19:00 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo, saat memberikan keterangan terkait informasi aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Kristian ErdiantoKetua KPK Agus Rahardjo, saat memberikan keterangan terkait informasi aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke "Teman Ahok" dari perusahaan pengembang reklamasi, Rabu (15/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi kerugian negara dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Menurut Agus, BPK menemukan adanya aset Pemerintah Provinsi DKI yang tidak dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Katanya ada info dan data baru mengenai pengadaan tanah yang lain. Misalkan Cengkareng dan Sumber Waras. Jadi, kami ingin menggali informasi dari mereka (BPK) mengenai proyek-proyek off budget," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dana off budget adalah dana yang pengelolaan dan penggunaannya di luar mekanisme pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

Namun demikian, menurut Agus, segala penerimaan Pemprov, baik berupa uang maupun aset, seharusnya dicatat dalam APBD. Dana yang diterima Pemprov dapat tidak dimasukkan dalam APBD hanya dalam keadaan tertentu.

Misalnya, dalam keadaan darurat, pertanggungjawaban dapat dimasukkan di APBD perubahan. Kemudian, penerimaan itu dicatat sebagai aset.

"Kalau off budgeting, diskresi diperkenankan kalau aturannya belum ada dan mendesak. Kami akan lihat, apakah kondisinya mendesak atau tidak. Kemudian peraturannya ada atau tidak," kata Agus.

Hingga saat ini, KPK dan BPK belum secara resmi bertemu untuk membicarakan temuan baru tersebut.

(Baca: KPK Akan Bertemu BPK untuk Bahas Bukti Baru Kasus RS Sumber Waras)

Sebelumnya, Agus mengatakan bahwa BPK memiliki temuan baru tentang pembelian lahan rumah sakit seluas 3,64 hektare. Selain itu, BPK memiliki informasi lainnya yang akan disampaikan kepada KPK.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X