Ombudsman Minta Pemerintah Perhatikan Akses Pelayanan Publik bagi Kelompok Minoritas

Kompas.com - 06/12/2016, 18:34 WIB
Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dalam 'Ombudsman Mendengar' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Dimas Jarot BayuKomisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dalam 'Ombudsman Mendengar' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (6/12/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 12 juta warga Indonesia terancam kehilangan hak dasarnya karena kesulitan mengakses pelayanan publik.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, kesulitan ini terjadi karena pemerintah dianggapnya masih bersikap diskriminatif dalam memberikan akses pelayanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan (adminduk) dan pencatatan sipil.

"Ada kurang lebih 12 juta masyarakat yang terancam kehilangan atau kesulitan memperoleh hak-hak dasarnya karena terhambat dalam pelayanan adminduk dan pencatatan sipil," ujar Suaedy, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Sebanyak 12 juta warga yang terancam kehilangan haknya merupakan para penghayat agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia.

Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2016, 12 juta warga ini tergabung dalam 1.200 organisasi penghayat agama dan kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Suaedy mengatakan, mereka tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena sulitnya akses pelayanan adminduk dan pencatatan sipil. 

Hal ini mengakibatkan hak dasar mereka, seperti hak penghidupan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta hak politik pemerintahan sulit didapatkan.

"Misalnya ada yang tidak bisa menjadi PNS karena tidak punya KTP, ada yang tidak bisa menikah. Ini sangat merugikan," tutur Suaedy.

Ia menilai, selama ini pemerintah masih beranggapan bahwa pelayanan publik hanya diberikan kepada warga yang menganut enam agama besar di Indonesia.

Dasar yang digunakan adalah ketentuan tentang agama yang diakui negara pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Padahal, pada prinsipnya tidak ada pelarangan agama-agama lain mendapatkan akses pelayanan publik. Bahkan menjamin secara penuh keberadaan agama-agama di Indonesia sesuai Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mendapat bantuan dan perlindungan," kata Suaedy.

Ia meminta pemerintah membuat terobosan dalam memberikan akses pelayanan publik bagi kelompok penghayat agama dan kepercayaan minoritas.

"Pemerintah harus punya terobosan memberikan pelayanan publik secara sama dan setara kepada mereka, khususnya kepada minoritas. Karena pelayanan publik ini menjadi hak semua warga negara," kata Suaedy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.