Kompas.com - 06/12/2016, 11:59 WIB
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP Nomor 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 57 tahun 2016 tersebut pada tanggal 2 Desember 2016," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Bambang menjelaskan, revisi PP itu telah melalui proses yang panjang. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat menghargai dukungan kementerian lainnya, sebagai upaya bersama mewujudkan arahan dan komitmen Presiden Jokowi.

"Proses revisi PP ini sudah sejak Februari 2016 dan berlangsung intensif. Alhamdulillah, telah ditandatangani Presiden," ujar Bambang.

Inti dari revisi PP tersebut adalah diaturnya secara permanen moratorium pemanfaatan lahan gambut.

PP nomor 57 /2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu.

"PP nomor 57/2016 menunjukkan komitmen nyata dari Presiden Joko Widodo dalam hal perlindungan ekosistem gambut, " kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, San Afri Awang.

Terkait areal gambut di dalam konsesi korporasi yang terbakar, PP nomor 57/2016 mengatur bahwa pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran yang dilakukan melalui verifikasi.

"PP nomor 57/2016 ini lebih mempertegas lagi regulasi pengambilalihan areal terbakar pada konsesi korporasi yang telah diatur dalam PermenLHK nomor 77 tahun 2015. Misalnya, disebutkan hasil verifikasi dapat berupa pengurangan areal perizinan usaha," kata San Afri Awang.

Sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak, salah satunya apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan.

Penambahan 'pada titik penataan' yang dicantumkan dalam PP nomor 57 tahun 2016 ini mencakup karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air.

Suksesi alami merupakan salah satu cara pemulihan ekosistem gambut yang telah dicantumkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2016, di samping rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Suksesi alami artinya pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia."

PP nomor 57 tahun 2016 tersebut juga telah mempertegas sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, yakni bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ataupun pembekuan izin lingkungan.

"Pemerintah tidak akan menanggung beban biaya restorasi pada areal konsesi korporasi, namun pemerintah yang menentukan zonasi dalam areal konsesi korporasi (pada lahan gambut)," kata San.

San Afri menegaskan, pemerintah bukan hanya menerbitkan regulasi, namun juga secara intensif melakukan pemantauan atas kerja restorasi gambut.

Menteri LHK Siti Nurbaya juga telah menerbitkan surat tugas kepada tim monitoring operasi lapangan restorasi gambut yang diketuai oleh Dirjen PTKL San Afri Awang.

"Pemerintah tidak main-main. Kami terus melakukan pemantauan dan akan menerapkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Ini bukti keseriusan komitmen pemerintah dalam pemantauan restorasi gambut," kata San Afri.

(Indriani/ant)

Kompas TV Titik Api Kebakaran Lahan Sulit Ditempuh
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud 'Menteri Komentator'

Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud "Menteri Komentator"

Nasional
UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

Nasional
Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Nasional
Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Nasional
Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Nasional
LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

Nasional
Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Nasional
Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Nasional
LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

Nasional
68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

Nasional
LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

Nasional
Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Nasional
Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Nasional
Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.