Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjuangan Sairin Menjaga Hutan Adat Marga Serampas

Kompas.com - 05/12/2016, 20:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sejak lama masyarakat adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menggantungkan hidupnya dari kelestarian hutan.

Hutan menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dan mengairi sawah serta ladang.

Bagi warga Marga Serampas, hutan adalah sumber kehidupan.

Secara turun temurun, mereka menjaga hutan dari para perambah yang ingin mengubah fungsi hutan menjadi kebun kopi.

Namun, di tengah ancaman kelestarian itu, pemerintah belum juga menetapkan hutan Marga Serampas sebagai hutan adat agar tetap terlindungi.

Sairin, salah seorang perwakilan masyarakat Marga Serampas, meminta pemerintah segera menetapkan kawasan hutan adat.

Menurut Sairin, penetapan ini penting untuk menguatkan upaya masyarakat adat dalam menjaga hutan mereka.

"Sampai hari ini kami belum mendengar hutan adat akan dikukuhkan. Penetapan itu penting agar kami mampu mempertahankan hutan dari perambah hutan yang merusak," ujar Sairin dalam diskusi 'Masyarakat Hukum Adat Menagih Janji Penetapan Hutan Adat', di Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Upaya Sairin bermula pada 5 Oktober 2015.

Bersama tiga perwakilan masyarakat adat lain, yakni Ammatoa Kajang, masyarakat Lipu Wana Posangke dan Kasepuhan Karang, Sairin mengajukan pendaftaran kawasan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Keempat masyarakat hukum adat itu telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak untuk ditetapkan sebagai hutan adat.

Persyaratan tersebut mencakup surat pernyataan permohonan penetapan hutan adat, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta peta wilayah dan hutan adat mereka.

Pada awal 2016, Bupati Merangin telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.

“Kami sudah sejak dahulu menjaga hutan adat kami dan sudah ditetapkan oleh Bupati. Sekarang saatnya Pemerintah Pusat segera menetapkan hutan adat," kata Sairin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Diki Kurniawan, sekaligus pendamping masyarakat adat Marga Serampas, menuturkan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengakui keberadaan hutan adat masyarakat Marga Serampas.

Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Merangin, Pemda Jambi telah mengakui adanya hutan adat seluas 130 hektar.

SK tersebut juga sudah dilampirkan saat pendaftaran penetapan hutan adat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Seluas 130 hektar sudah diakui melalui SK bupati tapi Belum ada pengakuan hutan adat itu di tingkat pemerintah pusat," kata Diki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com