Kompas.com - 05/12/2016, 18:52 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Kompas.com / Dani PrabowoWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, agar para ulama dan ustaz dapat menyampaikan hal positif saat berkhutbah.

“Jangan ada maki-maki di masjid contohnya. Di luar lah kalau mau maki-maki,” kata Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional II Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tahun 2016 di Istana Wapres, Senin (5/12/2016).

Wapres menegaskan, pemerintah tidak ingin mengatur substansi apa yang ingin disampaikan para pengkhutbah.

Namun setidaknya materi yang diberikan bukan lah materi yang berisi cacian. Kalla menilai, masjid memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir serta keimanan seseorang.

Untuk itu, perlu adanya penanaman hal positif yang diberikan setiap pengkhutbah dalam setiap dakwah.

“Bukan soal apa, karena akan meningkatkan suatu keimanan itu tidak dengan cara maki-maki. Karena itu lah dakwah yang baik tentu dakwah yang dari hati,” ujarnya.

Harapan untuk DMI

Dalam kesempatan itu, Kalla juga menyampaikan harapannya untuk DMI. Wapres berharap, Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dapat mendorong fungsi sosial masjid yang ada di Indonesia.

Selain itu, DMI diharapkan tidak hanya sibuk menggelar rapat atau pemilihan susunan kepengurusan.

(Baca: Wapres: DMI Jangan Hanya Jadi Organisasi dari Muktamar ke Muktamar)

“Saya selalu menyampaikan kepada semuanya bahwa jangan kita menjadi organisasi dari muktamar ke muktamar. Rapatnya dipersingkat, amal ibadahnya, amal sosialnya yang diperbanyak,” kata Kalla.

Menurut Kalla, masjid sebenarnya memiliki banyak fungsi sosial.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan melayani kesehatan masyarakat.

 

Kompas TV Santri & Ulama di Bangkalan Doakan Keutuhan NKRI

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X