Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar

Kompas.com - 05/12/2016, 17:55 WIB
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016). Dimas Jarot BayuDirektur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir.

"Pasal-pasal makar dalam KUHP tersebut memang pasal-pasal "karet", tetapi secara normatif dia masih berlaku. Oleh karena itu penafsiran atas pasal tersebut menjadi sangat luas," ujar Araf usai konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Araf menuturkan, penegak hukum harus dapat memahami seluruh substansi pasal makar untuk bisa menersangkakan seseorang.

Menurut Araf, suatu tindakan dapat disebut makar jika memenuhi berbagai prasyarat.

(Baca:Din Syamsuddin: Penangkapan dengan Tuduhan Makar Terlalu Berlebihan)

"Tentu untuk makar itu harus ada beberapa prasyarat, seperti ada niat dalam upaya menggulingkan kekuasaan, ada grand design pergantian kekuasaan tersebut, ada upaya secara sistematis dengan perencanaan yang matang dalam perganiuan kekuasaan," ujar Araf.

Selain itu, lanjut dia, penegak hukum juga harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

Untuk itu, Araf meminta penegak hukum tak serampangan dalam menerapkan pasal makar.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

Nasional
Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Nasional
Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Nasional
Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X