Kompas.com - 05/12/2016, 16:06 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, praktik korupsi di sektor pertahanan membuat Indonesia tak memiliki skenario jangka panjang dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sebab, pengadaan alutsista tersebut hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.

"Praktik korupsi mengacaukan strategi untuk pengadaan alutsista," ujar Adnan dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Adnan menuturkan, kondisi tersebut dapat berdampak kepada buruknya sistem pertahanan Indonesia.

(Baca: Vonis Brigjen Teddy Diharapkan Jadi Langkah Awal Dorong Transparansi Pengadaan Alutsista)

Korupsi, lanjut Adnan, dapat mengakibatkan alutsista yang dibeli Indonesia tak sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.

"Implikasinya adalah buruknya sistem pertahanan kita. Kita tidak tahu apakah negara kita sanggup menghadapi gempuran negara lain kalau terjadi perang. Ini berbahaya," kata Adnan.

Selain itu, korupsi dalam pengadaan alutsista juga dapat mengakibatkan nilai kerugian negara yang jumlahnya relaif besar. Sebab, lanjut Adnan, nilai unit alutsista tergolong mahal.

"Implikasi serius dari sisi kerugian negara karena alutsista ini harganya fantastis. Satu unit saja nilainya sangat besar. Kalau korupsinya massif, nilai kerugian negaranya sangat besar," tutur Adnan.

Saat ini, kata Adnan, tingkat korupsi di sektor pertahanan Indonesia cukup tinggi. Mengacu pada Government Defence Anti Corruption Index oleh G20 dan Tranparency International tahun 2015, tingkat korupsi Indonesia berada pada huruf D dari rentang A hingga E.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.