Pemerintah Diminta Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Brigjen Teddy

Kompas.com - 05/12/2016, 15:32 WIB
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016). Dimas Jarot BayuDirektur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, pemerintah harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pada sektor pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Khususnya, dalam kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy Hernayadi terkait pembayaran sejumlah alutsista, seperti pesawat F-16 dan helicopter Apache di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014.

Perbuatan Teddy telah merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat dan divonis seumur hidup oleh Mahkamah Militer Tinggi II, Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

Araf menilai, kasus korupsi yang menjerat Teddy tak dilakukan sendirian.

"Karena biasanya dalam kasus praktik korupsi seperti ini tidak dilakukan tunggal," ujar Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Araf mengatakan, Teddy dapat menjadi justice collaborator (JC)  untuk membongkar keterlibatan pihak lain.

"Dalam konteks itu sebaiknya putusan Brigjen Teddy sebaiknya menjadi pintu masuk membongkar kasus-kasus pengadaan alutsista lainnya yang bermasalah," ujar Araf.

(Baca: Ketua KPK Duga Brigjen Teddy Tak Sendirian)

Menurut Araf, pengusutan tuntas kasus korupsi tersebut penting.

Jika tidak segera diusut, korupsi itu dapat menghambat rencana pemerintah dalam memodernisasi alutsista Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X