Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid Minta Aksi 212 dan 412 Tak Dibenturkan

Kompas.com - 05/12/2016, 10:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Nusron Wahid meminta aksi yang digelar pada Jumat (2/12) dan Minggu (4/12) tidak perlu dibenturkan.

Menurut Nusron, tidak ada yang perlu dipertentangkan mengenai aksi doa bersama dengan aksi "Kita Indonesia" itu. Keduanya sama-sama aksi yang baik karena untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik.

"Sebagai komponen bangsa, kita harus solid dengan kemajemukan. Jangan seakan-akan Indonesia hanya dimiliki sekelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (5/11/2016).

Bangsa Indonesia, kata mantan Ketua Umum GP Ansor ini, adalah negara Pancasila. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka komponen bangsa harus hadir dengan kemajemukan sesuai filosofi Pancasila.

"Aksi 212 motifnya agama, 412 motifnya kebudayaan. Kita ingin kebudayaan di Indonesia bagian strategi dakwah agama. Sebaliknya kita ingin agama tidak merusak tradisi kebudayaan Indonesia," ucapnya.

Nusron juga membantah apabila aksi 412 kemarin tidak tertib dan meninggalkan sampah yang berceceran di jalanan. Sebab, Nusron mengaku ia sendiri ikut membersihkan sampah bersama 2.400 Relawan Nusantara (RelaNU).

Setelah aksi selesai pada Pukul 11.00 WIB, Nusron bersama RelaNU langsung membersihkan sampah yang sempat tercecer selama berjalannya aksi.

"Kalau soal sampah, jam 11.20 WiB sudah rapi benar. RelaNU langsung aksi. Kalau ada yang nulis aneh-aneh, pasti kejadian sebelum jam 11.20. Jadi jangan tendensius," ucapnya.

Kompas TV Makna di Balik Doa Bersama 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com