Kompas.com - 05/12/2016, 09:29 WIB
Pengunggah ulang video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berada di Kepulauan Seribu, Buni Yani saat memberikan keterangan di Wisma Kodel, Jakarta, Senin (7/11/2016). Buni menyampaikan bahwa ia tidak pernah mengedit video tersebut dan hanya mengunggah ulang video yang sudah lebih dulu disebar oleh akun media sosial lain. KOMPAS/WAWAN H. PRABOWOPengunggah ulang video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berada di Kepulauan Seribu, Buni Yani saat memberikan keterangan di Wisma Kodel, Jakarta, Senin (7/11/2016). Buni menyampaikan bahwa ia tidak pernah mengedit video tersebut dan hanya mengunggah ulang video yang sudah lebih dulu disebar oleh akun media sosial lain.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian, mengatakan akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka kliennya oleh Polda Metro Jaya.

Gugatan praperadilan rencananya akan didaftarkan pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"(Gugatan praperadilan) soal penangkapan dan status tersangka ke PN Jaksel," kata Aldwin melalui pesan singkat, Senin (5/12/2016).

Aldwin menilai Polda Metro Jaya menyalahi prosedur hukum acara penetapan tersangka dan penangkapan terhadap kliennya.

"Menyalahi prosedur hukum acara yang seharusnya semua proses itu berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Peraturan Kapolri," ucap Aldwin.

Aldwin sebelumnya juga mengatakan kliennya baru pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Menurut dia, penyidik menetapkan Buni sebagai tersangka secara tiba-tiba.

"Belum kami rapi-rapi BAP (berita acara pemeriksaan), sudah dikeluarkan surat penangkapan," ucap Aldwin.

(Baca: Polisi Percepat Pelengkapan Berkas Perkara Buni Yani)

Menurut Aldwin, polisi sudah melakukan gelar perkara sebelum proses BAP rampung. Bahkan, kata Aldwin, pihaknya juga belum sempat mengajukan saksi ahli bahasa kepada kepolisian.

"Ini di luar kebiasaan," kata Aldwin.

Buni dilaporkan Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot karena diduga memprovokasi masyarakat melalui potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu.

Dalam kasus ini, Buni terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Kompas TV Buni Yani Ajukan Gugatan Praperadilan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Nasional
Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Nasional
Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Nasional
Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Nasional
Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Nasional
Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Nasional
Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag sejak Januari 2022

Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag sejak Januari 2022

Nasional
Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Nasional
Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Nasional
Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Nasional
Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Nasional
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Nasional
6 Poin Evaluasi Kemenhub soal 'One Way' dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

6 Poin Evaluasi Kemenhub soal "One Way" dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.