Kompas.com - 04/12/2016, 12:50 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Markas Kamando (Mako) Brimob, Depok, Jumat (2/12/2016) Lutfy Mairizal PutraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Markas Kamando (Mako) Brimob, Depok, Jumat (2/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan makar yang disangkakan kepada tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama, tak relevan.

"Saya kira masih jauh kalau sampai pelaksanaan makar," ujar Yusril di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/12/2016).

Yusril beranggapan orang-orang yang diduga merencanakan makar itu hanya mengadakan pertemuan dan mengkritik pemerintah. Yusril menganggap aktivitas mereka masih dalam taraf normal.

"Bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah itu normal," tutur Yusril.

Justru, Yusril melihat penangkapan tersebut merupakan upaya preventif pemerintah agar aksi doa bersama 2 Desember lalu dapat berlangsung tertib.

Sebab, ada dugaan jika kesebelas tokoh politik tersebut akan menghasut massa dalam aksi di kawasan Monas itu.

"Walaupun kalau mereka tidak ditangkapi ya belum tentu terjadi apa-apa juga," ujar Yusril.

Sebelumnya, penyidik Polri menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.

Ketujuh orang tersebut disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

 

Sementara seorang lainnya dijerat Pasal 207 KUHP terkait penghinaan kepala negara. Tiga orang sisanya disangkakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafli Amar, ketujuh orang tersebut berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

(Baca: Polisi Telusuri Penyandang Dana untuk Upaya Makar)

Caranya, dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016). "Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X