Kompas.com - 02/12/2016, 10:18 WIB
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Rabu 16 November 2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Rabu 16 November 2016.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan polisi berkomitmen menuntaskan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.

Hal tersebut disampaikan Kapolri di hadapan peserta doa bersama di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016).

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari dua aksi sebelumnya yang menuntut proses hukum terhadap Ahok. Tito hadir mewakili Polri pada aksi damai tersebut.

Tito mengatakan, tugas Polri sudah selesai terkait kasus Ahok.

Proses kasus Ahok kini berada di tangan Kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

"Alhamdulillah dua hari lalu sudah selesai dan kemarin sudah diserahkan tersangkanya ke Kejaksaan," ujar Tito dari atas panggung di hadapan peserta aksi.

Tito mengatakan, polisi memproses dengan cepat kasus Ahok. Ia lantas membandingkan penanganan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK sempat mengusut kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok pernah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.

Pada akhirnya, KPK memutuskan tidak ada tindak pidana yang dilakukan Ahok.

"Bayangkan, beberapa kali diperiksa KPK, tidak jadi tersangka. Tapi ketika diperiksa Polri, jadi tersangka," kata Tito.

Tito meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus ini hingga putusan hakim.

"Polri akan terus mengawal kasus ini. Insya Allah, maka dari itu kami berdoa bersama agar hal ini dapat terus kita laksanakan," kata Tito.

Sebelum sempat memberi sambutan, massa riuh meminta Tito turun panggung.

Bahkan, saat Tito berbicara di depan, massa masih mendesaknya untuk berhenti bicara dan turun dari panggung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Nasional
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Nasional
Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X