Kompas.com - 02/12/2016, 07:49 WIB
EditorHeru Margianto

PALMERAH, KOMPAS.com - Dinamika berita sepanjang hari Kamis (1/12/2016) masih ramai diwarnai seputar topik Pilkada DKI Jakarta dan rencana aksi doa bersama 2 Desember.

Di luar itu ada sejumlah berita lain yang layak Anda simak seperti ancaman Jokowi mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seorang tenaga kerja wanita yang hilang selama 10 tahun ditemukan tak mampu lagi berbahasa Indonesia.

Bagi Anda yang tidak mengikuti perkembangan berita sepanjang Kamis kemarin, berikut lima berita yang sebaiknya Anda tahu.

1. Kejaksaan Agung Tidak Menahan Ahok

Berkas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif DKI Jakarta Basuki dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya diproses ke pengadilan.

Kamis (1/12/2016), Ahok datang ke Kejaksaan Agung didampingi pengacaranya. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menjelaskan, sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama.

Pertimbangan lain kenapa Kejasaan Agung tidak menahan Ahok baca di sini.

Untuk mengikuti perkembangan berita soal kasus Ahok ikuti topik Ahok Jadi Tersangka.

DOKUMENTASI KBRI DAMASKUS Wajah Kujemah bt Sayib, saat ditemukan di Suriah (kiri) dan saat berangkat dari Indonesia (kanan)
2. Hilang 10 tahun, TKW Asal Banten Ditemukan di Suriah, dan Tak Bisa Bahasa Indonesia

Kujemah bt Sayib, tenaga kerja wanita asal Serang, Banten, yang telah hilang kontak dengan keluarganya selama lebih dari 10 tahun, ditemukan di Suriah.

Awalnya, pada Oktober 2016, KBRI Damaskus menerima surat pengaduan dari Deputi Perlindungan BNP2TKI untuk penelusuran Kujemah.

Namun, berdasarkan data dari BNP2TKI, Kujemah telah dipindah dan tak ditemukan di alamat pengaduan.

Setelah menempuh proses panjang, Kujemah ditemukan di Kota Lattakia. Di sana, dia bekerja dengan majikan bernama Jozet Maya.

Saat pertama kali ditemukan, TKW asal Kecamatan Pontang ini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia lagi.

Selengkapnya baca di sini.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016)
3. Mendikbud Jelaskan 8 Alasan UN Perlu Dihapuskan Sementara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium atau penghapusan sementara ujian nasional (UN).

Sedikitnya, ada delapan alasan yang melatari wacana tersebut.

Salah satu alasan yang diungkapkan Muhadjir adalah hingga saat ini UN dinilai belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

UN juga dipandang cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah.

Selengkapnya soal delapan alasan yang dijelaskan Mendikbud baca di sini.

ARSIP BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENPAR Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan sambutan pada Rakornas Pariwisata di Ecovention, Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
4. Jokowi Ancam Copot Menteri Pariwisata

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika tidak berhasil memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara yang sudah ditentukan.

Target yang ditetapkan Presiden adalah lebih 20 juta kunjungan wisatawan pada 2019. Target ini lebih dari dua kali lipat dari kunjungan wisatawan pada 2015 yang berjumlah 9 juta orang.

Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat kecil dibanding Malaysia yang mampu mendatangkan 24 juta wisatawan setiap tahun dan Thailand sebanyak 29 juta wisatawan.

"Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau enggak ketemu 20 juta, ya dicopot," ucap Jokowi.

Selengkapnya baca di sini.

Baca juga:
Menerapkan Total Branding di WTM London
Ini Penampakan Taksi di London yang Promosikan Wisata Indonesia
Wonderful Indonesia Berlangsung Meriah di Los Angeles

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, menyapa warga secara bersama-sama sebelum menghadiri pertemuan dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
5. Program Rp 1 Miliar Per RW Agus-Sylvi Dinyatakan sebagai Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, sebagai politik uang.

Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.

"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasi.

Selengkapnya baca di sini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.