Kompas.com - 02/12/2016, 07:49 WIB
EditorHeru Margianto

PALMERAH, KOMPAS.com - Dinamika berita sepanjang hari Kamis (1/12/2016) masih ramai diwarnai seputar topik Pilkada DKI Jakarta dan rencana aksi doa bersama 2 Desember.

Di luar itu ada sejumlah berita lain yang layak Anda simak seperti ancaman Jokowi mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seorang tenaga kerja wanita yang hilang selama 10 tahun ditemukan tak mampu lagi berbahasa Indonesia.

Bagi Anda yang tidak mengikuti perkembangan berita sepanjang Kamis kemarin, berikut lima berita yang sebaiknya Anda tahu.

1. Kejaksaan Agung Tidak Menahan Ahok

Berkas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif DKI Jakarta Basuki dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya diproses ke pengadilan.

Kamis (1/12/2016), Ahok datang ke Kejaksaan Agung didampingi pengacaranya. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menjelaskan, sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama.

Pertimbangan lain kenapa Kejasaan Agung tidak menahan Ahok baca di sini.

Untuk mengikuti perkembangan berita soal kasus Ahok ikuti topik Ahok Jadi Tersangka.

DOKUMENTASI KBRI DAMASKUS Wajah Kujemah bt Sayib, saat ditemukan di Suriah (kiri) dan saat berangkat dari Indonesia (kanan)
2. Hilang 10 tahun, TKW Asal Banten Ditemukan di Suriah, dan Tak Bisa Bahasa Indonesia

Kujemah bt Sayib, tenaga kerja wanita asal Serang, Banten, yang telah hilang kontak dengan keluarganya selama lebih dari 10 tahun, ditemukan di Suriah.

Awalnya, pada Oktober 2016, KBRI Damaskus menerima surat pengaduan dari Deputi Perlindungan BNP2TKI untuk penelusuran Kujemah.

Namun, berdasarkan data dari BNP2TKI, Kujemah telah dipindah dan tak ditemukan di alamat pengaduan.

Setelah menempuh proses panjang, Kujemah ditemukan di Kota Lattakia. Di sana, dia bekerja dengan majikan bernama Jozet Maya.

Saat pertama kali ditemukan, TKW asal Kecamatan Pontang ini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia lagi.

Selengkapnya baca di sini.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016)
3. Mendikbud Jelaskan 8 Alasan UN Perlu Dihapuskan Sementara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium atau penghapusan sementara ujian nasional (UN).

Sedikitnya, ada delapan alasan yang melatari wacana tersebut.

Salah satu alasan yang diungkapkan Muhadjir adalah hingga saat ini UN dinilai belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

UN juga dipandang cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah.

Selengkapnya soal delapan alasan yang dijelaskan Mendikbud baca di sini.

ARSIP BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENPAR Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan sambutan pada Rakornas Pariwisata di Ecovention, Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
4. Jokowi Ancam Copot Menteri Pariwisata

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika tidak berhasil memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara yang sudah ditentukan.

Target yang ditetapkan Presiden adalah lebih 20 juta kunjungan wisatawan pada 2019. Target ini lebih dari dua kali lipat dari kunjungan wisatawan pada 2015 yang berjumlah 9 juta orang.

Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat kecil dibanding Malaysia yang mampu mendatangkan 24 juta wisatawan setiap tahun dan Thailand sebanyak 29 juta wisatawan.

"Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau enggak ketemu 20 juta, ya dicopot," ucap Jokowi.

Selengkapnya baca di sini.

Baca juga:
Menerapkan Total Branding di WTM London
Ini Penampakan Taksi di London yang Promosikan Wisata Indonesia
Wonderful Indonesia Berlangsung Meriah di Los Angeles

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, menyapa warga secara bersama-sama sebelum menghadiri pertemuan dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
5. Program Rp 1 Miliar Per RW Agus-Sylvi Dinyatakan sebagai Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, sebagai politik uang.

Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.

"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasi.

Selengkapnya baca di sini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Nasional
KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

Nasional
Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.