Kompas.com - 30/11/2016, 14:40 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai sistem demokrasi di Indonesia masih sulit menjangkau orang-orang baik untuk berpartisipasi membangun bangsa.

Menurut Sudirman, proses demokrasi di Indonesia sangat bergantung kepada partai politik. Namun, kualitas parpol di Indonesia belum sepenuhnya mendukung asas demokrasi. 

Ini tampak dari menurunnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Tak hanya dalam paripurna, minimnya kehadiran juga kerap terjadi dalam rapat alat kelengkapan DPR.

"Kehadiran anggota DPR saat rapat semakin menurun dan itu merata di semua parpol. Saya enggak mengerti mereka meninggalkan sidang itu karena apa. Ini yang menyebabkan rapat tidak berkualitas, diskusinya tidak berkualitas. Produktivitas legislasi kita juga terimbas," kata Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Selain itu, kata Sudirman, menurunnya kualitas partai politik juga terindikasi dari banyaknya kader yang terjerat kasus korupsi.

"80 persen kasus yang ditemukan KPK itu berkaitan dengan kader partai politik," kata Sudirman.

(Baca: Pendanaan Partai Politik)

Menurut Sudirman, menurunnya kualitas parpol disebabkan adanya politik prosedural dan transaksional dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Sudirman menuturkan, orang-orang dalam parpol berusaha mencari keuntungan ketika memegang jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Alasannya, tambah dia, proses politik di Indonesia membutuhkan dana besar.

"Politik kita mahal. Ini menyebabkan politik kita dikuasai orang yang punya uang. Ketika mereka masuk itu membutuhkan dana besar dan akhirnya saat menjabat dia mencari uang di dalamnya. Ini lingkaran setan," tutur Sudirman.

Untuk itu, dia menilai pendanaan parpol melalui dana publik menjadi penting. Sudirman mengatakan, pendanaan dengan dana publik akan membuat transparansi dan akuntabilitas parpol terjaga.

"Dana publik membuat parpol lebih bisa diaudit. Jadi kalau kita bisa masukkan konsep ini kepada pemerintah, ini bagus," ujar Sudirman.

Pendanaan parpol melalui dana publik, lanjutnya, juga dapat membuat proses politik menjadi lebih murah.

(Baca: Makna Kehadiran Partai Politik)

"Pendanaan partai politik dengan dana publik punya implikasi membuat proses politik tidak harus mahal, sehingga bisa mengundang putra-putri terbaik masuk ke dalam politik," ucap Sudirman.

Selain itu, Sudirman menilai pendanaan parpol dengan dana publik dapat menggeser para pemilik modal dalam kancah politik di Indonesia. Sehingga, rakyat pun dapat ikut serta dalam proses tersebut.

"Implikasi kedua, mengembalikan politik sebagai milik rakyat. Bukan dikontrol oleh para pemodal. Itu yang akan kita dorong terus," ucap Sudirman.

Kompas TV Partai Politik Terang-terangan Dukung Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

Nasional
Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Nasional
Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Nasional
Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.