Sudirman Said Usulkan Pendanaan Parpol dengan Dana Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai sistem demokrasi di Indonesia masih sulit menjangkau orang-orang baik untuk berpartisipasi membangun bangsa.

Menurut Sudirman, proses demokrasi di Indonesia sangat bergantung kepada partai politik. Namun, kualitas parpol di Indonesia belum sepenuhnya mendukung asas demokrasi. 

Ini tampak dari menurunnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Tak hanya dalam paripurna, minimnya kehadiran juga kerap terjadi dalam rapat alat kelengkapan DPR.

"Kehadiran anggota DPR saat rapat semakin menurun dan itu merata di semua parpol. Saya enggak mengerti mereka meninggalkan sidang itu karena apa. Ini yang menyebabkan rapat tidak berkualitas, diskusinya tidak berkualitas. Produktivitas legislasi kita juga terimbas," kata Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Selain itu, kata Sudirman, menurunnya kualitas partai politik juga terindikasi dari banyaknya kader yang terjerat kasus korupsi.

"80 persen kasus yang ditemukan KPK itu berkaitan dengan kader partai politik," kata Sudirman.

(Baca: Pendanaan Partai Politik)

Menurut Sudirman, menurunnya kualitas parpol disebabkan adanya politik prosedural dan transaksional dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Sudirman menuturkan, orang-orang dalam parpol berusaha mencari keuntungan ketika memegang jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Alasannya, tambah dia, proses politik di Indonesia membutuhkan dana besar.