Pemerintah Akan Tertibkan Ormas Keagamaan yang Tak Pancasilais

Kompas.com - 30/11/2016, 12:14 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa saat ini pemerintah berencana menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara.

Lukman menuturkan, setiap ormas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Di negara indonesia ini tidak boleh ada ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Semua ormas harus tunduk pada aturan main bersama yang disepakati bersama," ujar Lukman seusai Rapat Koordinasi Khusus antisipasi unjuk rasa 2 Desember di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Kemendagri: Revisi UU Ormas Permudah Pemberian Sanksi Ormas Bermasalah

Lukman menuturkan, terkait rencana penertiban tersebut, Kementerian Agama akan memantau dan mendata semua ormas keagamaan.

Tim dari Kemenag juga akan mendalami ideologi ormas-ormas yang ada. Jika ada yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, kementerian akan segera menindaklanjutinya. 

Sementara itu, ormas yang diketahui tidak berbadan hukum akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti.

"Kemenag punya daftar semua ormas keagamaan. Semuanya terus kami pantau apakah ada ideologi, pemahaman, dan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Lukman.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai saat ini ada sejumlah ormas yang kerap menjadi sorotan publik karena dianggap membuat onar.

Padahal, menurut dia, seharusnya ormas mempunyai tujuan yang sejalan dengan visi membangun Indonesia.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X