Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Menghitung Beban Kerja Hakim di Indonesia

Kompas.com - 29/11/2016, 09:49 WIB
Reza Pahlevi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN, proyek dukungan untuk pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), saat ini tengah melakukan analisis beban kerja hakim di MA dan pengadilan di bawahnya.

“Tujuan dari analisis beban hakim ini adalah untuk memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya,” ujar Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek SUSTAIN dalam pidato pembukaannya di acara “Training of Trainers for MA Champions” di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Tugas utama badan peradilan, kata Nisa, adalah memberikan pelayanan yang prima di bidang hukum kepada masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang baik ini, maka badan peradilan di Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula. Salah satu SDM yang penting di sini adalah para hakim.

Analisis beban kerja hakim ini dilakukan melalui penguatan kapasitas internal staf MA—yang disebut champions—dalam melakukan riset, wawancara, serta analisis tentang beban kerja hakim di pengadilan.

Menurut Nisa, analisis beban kerja hakim memang sangat diperlukan. Harapannya, MA bisa memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya.

“Hal ini menjadi penting, (terutama) mengingat MA sudah enam tahun tidak melakukan rekrutmen calon hakim,” ujar Nisa.

Tak dapat dinafikan, saat ini sebaran hakim belum tersebar dengan tepat untuk setiap pengadilan di Indonesia. Akibatnya, beban kerja di antara para hakim pun tidak seimbang dan ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

KOMPAS.com/REZA PAHLEVI Salah satu sesi dalam pelatihan yang digelar Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN dari Uni Eropa dan The United Nations Development Programme (UNDP) untuk analisis beban kerja hakim di lingkungan peradilan, Senin (28/11/2016).

Sebagai contoh, sebaran hakim di Jakarta terlalu sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebaliknya, ada pengadilan di daerah yang perkaranya lebih sedikit dibandingkan jumlah hakim.

Project Officer untuk Manajemen SDM SUSTAIN, Sherly Lugito, menambahkan, para champions akan dibekali keahlian menghitung beban kerja hakim, sehingga setiap saat mereka diperlukan dapat langsung turun ke lapangan.

“Para champions tersebut adalah perwakilan direktorat badan peradilan, badan pengawasan, dan biro urusan administrasi,” kata Sherly.

Para peserta telah diseleksi berdasarkan potensinya masing-masing. “Harapannya adalah agar pembekalan itu bisa diteruskan ke tingkat pengadilan sehingga perhitungan beban kerja dapat dilaksanakan secara berkala,” lanjut Sherly.

Dalam pelatihan ini hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Mutaqien. Dia mengatakan, hasil perhitungan beban kerja yang akan digarap para champions ini akan menjadi dasar yang penting bagi para hakim.

“Kegiatan ini sangat bagus sekali. Nantinya, perhitungan beban kerja bukan sebatas pada hakim saja. Ke depannya, penggunaan formula analisis beban kerja akan menjadi syarat dalam melakukan perencanaan SDM,” ungkap Agus.

Pelatihan kali ini melibatkan 15 staf MA yang akan menjadi champions. Koordinator Sektor Manajemen SDM Dian Cahayani berharap, para peserta pelatihan juga membagikan ilmu tentang analisis beban kerja hakim ini kepada rekan-rekan mereka di pengadilan.

"Kami juga mendorong para champions ini untuk lebih kompak satu sama lain,” imbuh Dian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com