Kompas.com - 28/11/2016, 17:55 WIB
Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi (jas hitam) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Kristian ErdiantoKepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi (jas hitam) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, peristiwa penghadangan terhadap pasangan calon kepala daerah saat kampanye jelang Pilkada Serentak 2017 hanya terjadi DKI Jakarta.

Penolakan dan penghadangan kampanye sebelumnya terjadi pada pasangan petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Penghadangan tersebut terjadi di beberapa daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Menurut Muhammad, berdasarkan pengamatan Bawaslu, peristiwa serupa tidak pernah terjadi di daerah lain hingga saat ini.

"Tidak ada penghadangan kecuali di DKI Jakarta saja. Ini kan sekali lagi prosesnya masih oleh polisi," ujar Muhammad, usai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

"Yang jelas kami sudah minta polisi agar cepat dan tidak ada lagi kejadian seperti ini, motifnya apa kita tidak bisa dahului penyelidik," kata dia.

Muhammad menuturkan, peristiwa penghadangan saat kampanye merupakan pelanggaran serius yang pelakunya bisa diancam pidana.

Berdasarkan Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

"Penghadangan itu kan pelanggaran serius, siapapun yang melakukan penghadangan atau menghalangi paslon untuk berkampanye bisa dipidana. Jelas sekali sanksinya," kata Muhammad.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen Pol Bambang Usadi menegaskan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan Operasi Mantap untuk menjaga situasi agar tetap kondusif jelang Pilkada serentak 2017.

Operasi tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah yang dinilai rawan konflik seperti Aceh, Papua, Papua Barat dan DKI Jakarta.

(Baca juga: Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Nasional
Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Nasional
Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.