DKI Jakarta Dinilai Paling Rawan Konflik Jelang Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 28/11/2016, 15:24 WIB
Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi pemantauan pemilu dengan Komnas HAM, KPU dan Bawaslu, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Kristian ErdiantoKepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi pemantauan pemilu dengan Komnas HAM, KPU dan Bawaslu, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Bambang Usadi mengatakan, saat ini DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rawan konflik dibandingkan daerah lain jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Menurut Bambang, fokus pengamanan Polri terkait pelaksanaan Pilkada sudah bergeser ke DKI Jakarta.

Sebelumnya, Polri melihat bahwa Aceh, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang paling rawan konflik.

"Berdasarkan pengalaman wilayah seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat adalah yang paling rawan. Sekarang ini sudah bergeser ke DKI Jakarta," ujar Bambang, saat memberikan keterangan seusai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017 dengan Komnas HAM, KPU dan Bawaslu, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Bambang menjelaskan, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonanktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memicu situasi yang kurang kondusif.

Ia mengakui, kasus tersebut juga diwarnai oleh isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Di sisi lain, dugaan adanya makar dan indikasi penyusupan kepentingan politik saat aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu juga memberikan pengaruh.

"Apalagi kasus Ahok juga diwarnai isu SARA. Ini sangat rawan, perlu persiapan. Sehingga kami menyatakan bahwa kemungkinan konflik di Jakarta lebih besar daripada daerah lain, yang paling rawan ya jelas DKI Jakarta ini. Ada isu upaya makar segala," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad mengatakan, status kerawanan di DKI Jakarta meningkat karena maraknya isu SARA saat ini.

Menurut Muhammad, isu SARA jelang Pilkada 2017 hanya terjadi di DKI Jakarta. Sementara di daerah lain, isu SARA tidak begitu besar.   

"Di DKI Jakarta saja ada isu-isu SARA, kalau daerah lain Alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Muhammad.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X