Gubernur Sulteng Sambangi KPK Bahas Izin Usaha Pertambangan Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Kepada wartawan, Longki mengaku kedatangannya adalah untuk berkoordinasi dengan KPK terkait pencegahan korupsi pada izin usaha pertambangan (IUP). 

"Koordinasi dan supervisi saja di bidang pencegahan. Ya soal pencegahan saja. Khususnya mengenai IUP-IUP bermasalah di daerah," ujar Longki, Senin.

Longki mengungkapkan, di Sulteng terdapat tujuh IUP yang berpotensi bermasalah. Longki enggan mengambil risiko hukum dan memilih berkoordinasi dengan KPK. 

Adapun hasil pertemuan dengan KPK, kata Longki, nantinya semua pihak yang berkepentingan akan diundang untuk duduk bersama membahas potensi masalah dalam tujuh IUP tersebut.

"Ya, tujuh yang bermasalah itu mau diselesaikan. Tumpang-tindih, tumpang-tindih itu," ujar Politisi Gerindra tersebut.

Dia tak mengungkapkan kapan akan mengundang pihak terkait untuk menuntaskan persoalan IUP. "Yang pasti kita selesaikan," ujarnya.