Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Chrisnandi Terkejut Permintaannya Jadi Dubes Dikabulkan Jokowi

Kompas.com - 27/11/2016, 11:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yuddy Chrisnandi mengaku kaget diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi duta besar di Kiev, Ukraina. Meski demikian, dia mengakui pernah meminta jabatan dubes kepada Jokowi.

Permintaan untuk menjadi dubes disampaikan Yuddy saat Jokowi memberi tahu pencopotan dirinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 26 Juli lalu.

"Saya sampaikan pada Presiden bersedia menjadi dubes, negaranya terserah Presiden yang tepat untuk mantan menteri pembantunya," kata Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/11/2016).

Sekian lama Yuddy tak lagi mendengar kabar soal keinginannya itu apakah dipenuhi Jokowi atau tidak. Baru pada Jumat (25/11/2016) lalu ia dihubungi oleh Meneri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

"Menurut Menlu, Presiden yang langsung memutuskannya. Seperti disampaikan Presiden sendiri, suratnya sudah dikirim ke DPR untuk dilakukan fit and proper test," kata Yuddy.

"Saya menjalani saja. It's surprised. Saya tidak menyangka akan ditempatkan di sana," kata dia.

Selain Yuddy, Jokowi mengajukan 22 nama lainnya sebagai dubes untuk negara-negara sahabat. Ada sejumlah nama yang sudah dikenal luas oleh publik, seperti anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya hingga pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti.

Ada juga nama dari mereka yang selama ini berkecimpung di Istana, seperti Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Djumala dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana.

Berikut 23 nama calon dubes yang diajukan Jokowi ke DPR:

1. Tokyo: Arifin Tasrif
2. Athena: Ferry Adamhar
3. Bogota: Priyo Iswanto
4. Canberra: Kristiarto Legowo
5. Dili: Sahat Sitorus

 

6. Jenewa: Hasan Kleib
7. Kabul: Mayjen Dr Ir Arief Rachman
8. Kolombo: Ngurah Ardiyasa
9. Kiev: Prof Dr Yuddy Chrisnandi
10. Manama: Nur Syahrir Rahardjo

11. Roma: Esti Andayani
12. Seoul: Umar Hadi
13. Wina: Darmansjah Djumala
14. New Delhi: Arto Suryodipuro
15. Dhaka: Rina Soemarno

16. Amman: Andy Rachmianto
17. Bratislava: Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salam: Prof Radar Pardede
19. Wellington: Tantowi Yahya
20. Zagreb: Komjen Sjahroedin

21. Astana: Rachmat Pramono

22. Tunis: Ikrar Nusa Bhakti

23. Kuala Lumpur: Rusdi Kirana

 

Kompas TV Kata Kemenlu Soal Kicauan Dubes ke Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com