Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberantasan Pungli Harus Konsisten dan dan Berkelanjutan

Kompas.com - 26/11/2016, 14:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, keberadaan satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bisa menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat memberantas pungutan liar.

Adapun bagi para pelaku pungli, keberadaan tim yang dibentuk akhir Oktober ini, dapat memberikan efek jera.

Namun, Agus menilai langkah pemberantasan pungli harus konsisten. Termasuk saat nantinya Saber Pungli sudah tak lagi beroperasi.

"Konsistensi harus dibangun. Kalau tidak dibangun ya pada akhirnya hanya akan seperti yang lalu-lalu. Jangan sampai pemberantasan pungli ini hanya berhenti di rezim Jokowi (Presiden Joko Widodo)," ujar Agus dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Peran pemimpin, menurut Agus, sangat penting untuk membangun sebuah sistem anti pungutan liar.

Misalnya di daerah DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan perubahan.

"Pelayanan semakin baik, beberapa tukang parkir tidak berani pungut uang. Artinya kultur dan mindset perlahan berubah," tuturnya.

Agus menambahkan, aparat penegak hukum cenderung banyak yang tidak mau menangani kasus pungli.

Dalam lima tahun terakhir, ICW mencatat hanya 43 kasus pungli yang ditetapkan tersangka atau masuk ke tahap penyidikan.

Dengan rata-rata 8 kasus pungli yang masuk tahap penyidikan setiap tahunnya, ia berpendapat terjadi peningkatan yang luar biasa setelah Saber Pungli terbentuk.

"Relatif ada peningkatan yang luar biasa. Ada akselerasi baik itu penegak hukum atau pengawas internal, dalam dua bulan ini ada 14 hingga 20 kasus di seluruh Indonesia yang ditangani dan terpublikasi di media," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto menilai keberadaan Saber Pungli menjadi kesempatan emas untuk pembenahan sistem.

Ia setuju jika Saber Pungli tak permanen namun hanya sementara. Hal yang terpenting adalah kemauan dari setiap pihak untuk memberantas pungli secara menyeluruh.

"Yang penting kemauan. Kami dari Kompolnas mendorong pengawas internal harus bekerja optimal," tuturnya.

Sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan dari masyarakat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.

Kompas TV Diduga Terima Pungli, Direktur PT Pelindo III Ditangkap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com