Kompas.com - 26/11/2016, 08:52 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat yang berisi nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Legislatif akan segera memproses surat, yang menurut informasi berjumlah 23 nama, itu. 

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa surat presiden sudah diterima DPR. Namun, ia belum mengetahui mengenai rincian jumlah dan nama-nama yang diajukan.

Menurut Kharis, surat pengajuan tersebut kini masih berada di meja Pimpinan DPR dan belum diserahkan kepada Komisi I.

"Informasi yang saya terima, surat presiden sudah di pimpinan DPR, tapi belum sampai ke komisi. Saya belum lihat supresnya," tutur Kharis saat dihubungi, Sabtu (26/11/2016).

Jika surat presiden sudah diterima Komisi I, lanjut Kharis, nama-nama yang tertera di surat tersebut segera diuji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PKS itu menambahkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada pekan kedua Desember 2016.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).
"Fit and proper (uji kelayakan dan kepatutan) segera. Menunggu supres dibacakan dibacakan di paripurna, lalu di Bamus, baru fit and proper," kata Abdul.

Salah satu nama yang diajukan adalah nama Anggota Komisi I Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi duta besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Tantowi membenarkan pengajuan tersebut. Namun ia mengatakan prosesnya masih panjang.

"Masih harus melalui proses yang cukup panjang dari pertimbangan di DPR sampai ke persetujuan dari negara akreditasi. Mungkin Januari," ujar Tantowi.

Nama lainnya adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Yuddy diajukan sebagai duta besar Indonesia di Kiev, Ukraina. "Ya, dicalonkan bapak Presiden untuk Dubes di Kiev-Ukraina, ke DPR untuk fit and proper test dalam waktu dekat," kata Yuddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Minta Pemerintah Bikin Terobosan Terkait 'Awardee' LPDP yang Enggan Pulang

DPR Minta Pemerintah Bikin Terobosan Terkait "Awardee" LPDP yang Enggan Pulang

Nasional
Canda Jokowi Enaknya Punya Wapres Kiai Saat Acara Zikir dan Doa Kebangsaan

Canda Jokowi Enaknya Punya Wapres Kiai Saat Acara Zikir dan Doa Kebangsaan

Nasional
Jokowi Sebut Kemungkinan 800 Juta Orang Akan Kelaparan karena Krisis Pangan

Jokowi Sebut Kemungkinan 800 Juta Orang Akan Kelaparan karena Krisis Pangan

Nasional
Kasus Brigadir J, Komnas HAM Panggil Puslabfor Polri Hari Rabu

Kasus Brigadir J, Komnas HAM Panggil Puslabfor Polri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Mari Berdoa Bersama agar Negara Kita Dilimpahi Energi dan Pangan

Jokowi: Mari Berdoa Bersama agar Negara Kita Dilimpahi Energi dan Pangan

Nasional
Jokowi: Subsidi BBM Kita Sudah Rp 502 Triliun, Negara Mana Pun Tak Kuat...

Jokowi: Subsidi BBM Kita Sudah Rp 502 Triliun, Negara Mana Pun Tak Kuat...

Nasional
HUT RI ke-77, Pemerintah Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia

HUT RI ke-77, Pemerintah Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia

Nasional
Ajak Umat Islam Bersyukur, Wapres: Banyak Nikmat Allah Berikan, Utamanya Kemerdekaan

Ajak Umat Islam Bersyukur, Wapres: Banyak Nikmat Allah Berikan, Utamanya Kemerdekaan

Nasional
KSAD Minta Renovasi Barak Taruna Akademi Militer Dipercepat

KSAD Minta Renovasi Barak Taruna Akademi Militer Dipercepat

Nasional
Kompak Bersarung, Jokowi-Ma'ruf Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Halaman Istana

Kompak Bersarung, Jokowi-Ma'ruf Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Halaman Istana

Nasional
Pemerintah Bakal Buka 86.000 Lahan Baru Jagung di 6 Provinsi

Pemerintah Bakal Buka 86.000 Lahan Baru Jagung di 6 Provinsi

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Dituntut 4 Tahun, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Eks Pejabat Adhi Karya Dituntut 4 Tahun, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Nasional
Indonesia Berpotensi Terdampak Resesi Global, Anggota DPR Minta KSSK Antisipasi Dampak Terburuk

Indonesia Berpotensi Terdampak Resesi Global, Anggota DPR Minta KSSK Antisipasi Dampak Terburuk

Nasional
Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran

Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran

Nasional
DPR Desak Kemensos Beri Penjelasan soal Sembako Bantuan Presiden Dikubur di Depok

DPR Desak Kemensos Beri Penjelasan soal Sembako Bantuan Presiden Dikubur di Depok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.