Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys: Saran Dewan Pembina Tak Mengikat DPP Golkar

Kompas.com - 25/11/2016, 23:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Hukum dan Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, saran Dewan Pembina Partai Golkar tidak mengikat DPP Golkar yang akan menempatkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Hal itu disampaikan Yorrys menanggapi hasil rapat Dewan Pembina Partai Golkar terkait rencana pergantian Ketua DPR oleh DPP Golkar.

Menurut Yorrys, Dewan Pembina hanya sebatas memberi masukan. Hasilnya dikembalikan lagi ke DPP.

"Namanya kan Dewan Pembina. Mereka berikan pertimbangan karena itu diatur pasal 21 AD/ART Golkar. Dalam mengambil keputusan strategis ke dalam dan luar memang harus dikoordinasikan dengan Dewan Pembina," kata Yorrys saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Yorrys menghargai masukan dari Ketua Dewan Pembin Aburizal Bakrie agar Setya Novanto mempertimbangkan posisi ketua umum yang kini diembannya.

Menurut Yorrys, apa yang disampaikan Aburizal sudah sesuai dan proporsional. 

"Beliau (Aburizal) bilang akan kembalikan sepenuhnya untuk DPP, pada Pak Novanto untuk pertimbangkan saran dan usul Dewan Pembina," lanjut Yorrys.

Sebelumnya Dewan Pembina Partai Golkar mengadakan pertemuan membahas wacana pergantian Ketua DPR.

Hasilnya, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie akan menemui Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto untuk membahas hal tersebut.

Kompas TV Setya Novanto Kembali Pimpin DPR? - Dua Arah Episode 35 Bagian 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com