Pimpinan Komisi X Minta Kemendikbud Kaji Mendalam Sebelum Moratorium UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, perlu ada kajian mendalam terkait rencana moratorium Ujian Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak secara nasional. Ia meyakini, kajian telah dilakukan, tetapi tidak secara mendalam.

"Sudah dilakukan kajian mendalam belum? Dampaknya apa? Kalau sudah, pemerintah sampaikan dong yang dipertanyakan (negatif atau positif). Dampaknya bagaimana," ujar Ferdiansyah saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

(baca: Pemerintah Rencanakan Moratorium Ujian Nasional)

Ada beberapa hal yang menurut dia perlu diperhatikan Kemendikbud sebelum memberlakukan moratorium UN.

Pertama, UN tersebut memiliki dasar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jika ingin mencabut atau memoratorium UN, maka pemerintah harus mencabut PP tersebut.

Kedua, harus dipikirkan objek pengganti UN yang dapat dijadikan fungsi pemetaan.

"Misalnya standarnya 6 tapi sekolah A standarnya 5. bagaimana mengukurnya lagi? Bagaimana memperbaiki sekolah-sekolah yang UN-nya masih rendah. Bagaimana cara ukurnya kalau enggak ada UN lagi," kata Ferdiansyah.

Ia berpendapat, sebaiknya UN tetap dilakukan, tetapi hanya untuk sekadar pemetaan. Hal tersebut dilakukan selama pemerintah belum menyebutkan apa yang bisa menggantikan UN untuk fungsi pemetaan.

"UN tetap dilaksanakan, tapi hanya untuk pemetaan. Tidak sebagai penentu kelulusan, tidak sebagai penentu ke sekolah yang lebih lanjut," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Penyelenggaraan ujian nasional direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017. Namun, penerapan rencana itu masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (24/11), di Jakarta.

Menurut dia, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia. Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN (Kompas, 2/12/2012).

Menurut Muhadjir, UN kini tak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan. Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional.

"Evaluasi nasional nanti diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita mau mengembalikan evaluasi sebagai hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Negara cukup mengawasinya," ucap Muhadjir.