Pimpinan Komisi X Minta Kemendikbud Kaji Mendalam Sebelum Moratorium UN

Kompas.com - 25/11/2016, 17:41 WIB
Siswa kelas XII SMK NU Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (30/3/2016)   tengah melakukan simulasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Kompas.com/ Syahrul MunirSiswa kelas XII SMK NU Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (30/3/2016) tengah melakukan simulasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, perlu ada kajian mendalam terkait rencana moratorium Ujian Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak secara nasional. Ia meyakini, kajian telah dilakukan, tetapi tidak secara mendalam.

"Sudah dilakukan kajian mendalam belum? Dampaknya apa? Kalau sudah, pemerintah sampaikan dong yang dipertanyakan (negatif atau positif). Dampaknya bagaimana," ujar Ferdiansyah saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

(baca: Pemerintah Rencanakan Moratorium Ujian Nasional)

Ada beberapa hal yang menurut dia perlu diperhatikan Kemendikbud sebelum memberlakukan moratorium UN.

Pertama, UN tersebut memiliki dasar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jika ingin mencabut atau memoratorium UN, maka pemerintah harus mencabut PP tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, harus dipikirkan objek pengganti UN yang dapat dijadikan fungsi pemetaan.

"Misalnya standarnya 6 tapi sekolah A standarnya 5. bagaimana mengukurnya lagi? Bagaimana memperbaiki sekolah-sekolah yang UN-nya masih rendah. Bagaimana cara ukurnya kalau enggak ada UN lagi," kata Ferdiansyah.

Ia berpendapat, sebaiknya UN tetap dilakukan, tetapi hanya untuk sekadar pemetaan. Hal tersebut dilakukan selama pemerintah belum menyebutkan apa yang bisa menggantikan UN untuk fungsi pemetaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.