Pimpinan Komisi IX Persilakan Buruh Berdemo 2 Desember, tetapi...

Kompas.com - 25/11/2016, 13:40 WIB
Aksi unjuk rasa ratusan buruh di depan Balai Kota, Kamis (26/11/2015). Mereka menuntut pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaAksi unjuk rasa ratusan buruh di depan Balai Kota, Kamis (26/11/2015). Mereka menuntut pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak ada yang perlu melarang para buruh untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi 2 Desember 2016 mendatang.

Namun, ia mengimbau agar demonstrasi tersebut dilakukan secara tertib dan agendanya tak disusupi dengan agenda lain.

Sebab, agenda utama demonstrasi pada 2 Desember mendatang adalah menyuarakan tuntutan agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan.

"Jika buruh mau demo, silakan. Tapi harus tertib. Tidak bikin gaduh. Agendanya jangan tumpang tindih supaya suaranya didengar," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (25/11/2016).

Saleh menilai, sebetulnya demo tersebut tak perlu dilakukan. Pasalnya, ia melihat pihak kepolisian sudah melaksanakan proses hukum kasus Ahok dengan baik.

Adapun, kasus tersebut adalah kasus penistaan agama.

"Kalau ada yang merasa masih kurang tegas, ya kita kembalikan pada kepolisian. Itu sudah di luar kewenangan kita. Prosesnya kan sudah jalan. Mungkin Kepolisian butuh waktu saja," tutur Saleh.

(Baca juga: Menaker Hanif Bingung Mengapa Buruh Ikut Demo pada 2 Desember)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana Mogok Nasional yang akan dilangsungkan pada 2 Desember 2016.

Mogok Nasional akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota.

Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim aksi tersebut akan melibatkan hampir satu juta buruh di Indonesia.

Menurut dia, lebih dari 200 ribu buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Sedangkan Mogok Nasional buruh di 19 provinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing," ujar Iqbal dalam rilis persnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X