Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Evaluasi Kapolri akibat Munculkan Isu Makar

Kompas.com - 24/11/2016, 18:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Menurut Benny, Tito telah melontarkan isu yang dianggap berbahaya terkait dugaan makar di balik aksi demonstrasi 25 November dan 2 Desember 2016.

Informasi tersebut seharusnya dikaji terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian dikeluarkan ke publik ketika sudah menjadi informasi matang.

"Bukan tidak mungkin keberadaan Kapolri ini ditinjau kembali. Karena jangan lupa Kapolri diberhentikan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

"Begitu pula, apabila pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kapolri ini akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat," ujar dia. 

Benny menambahkan, pernyataan Tito, baik secara politik maupun sosial, menciptakan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga menjadi saling curiga dan saling menuduh.

Hal tersebut menimbulkan suasana tidak kondusif terhadap pembangunan demokrasi.

Tito, menurut Benny, seharusnya juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dalam rapat koordinasi jajaran lembaga di bawah Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Sehingga, informasi yang disampaikan ke publik menjadi seragam.

"Buktinya kan Kapolri mengatakan ada makar, Menhan bilang enggak ada," tuturnya. (Baca juga: Menhan: Siapa yang Mau Makar?)

Kapolri, kata dia, harus bisa membedakan yang mana gerakan yang bisa dianggap sebagai upaya makar dan mana gerakan yang dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Jangan begitu gampang mulai makar-makar, masa pernyataan masyarakat di medsos itu dianggap makar? Massa unjuk rasa dianggap makar? Harus dibedakan sungguh-sungguh," kata Politisi Partai Demokrat itu.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Komisi III dalam waktu dekat juga akan memanggil Kapolri dalam rapat kerja untuk menanyakan sejumlah poin. Salah satunya terkait pernyataan Kapolri tentang dugaan makar tersebut.

"Kami akan meminta Kapolri memberi penjelasan secara terbuka apa alasan-alasan beliau menyampaikan ada makar apabila berdasarkan info intelijen. Siapa yang dimaksud intelijen," kata Benny.

Kompas TV Jokowi Tak Khawatir Kabar Upaya Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com